JAKARTA, GRESNEWS.COM - Niatan Presiden Joko Widodo yang hendak memajukan Indonesia sebagai poros maritim mendapat dukungan dari parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).  Bahkan bentuk dukungan dari KMP itu diwujudkan dengan pemekaran komisi maritim di DPR. Efektifkah pembentukan komisi maritim untuk mewujudkan visi Maritim dari Jokowi atau malah membebani keuangan negara?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengusulkan adanya pembentukan komisi maritim. Fahri yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengusulkan komisi maritim yang menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia. Komisi ini kabarnya terdapat dalam pemekaran komisi-komisi di DPR yang mana kesepakatannya ditandatangani antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam islah mereka siang tadi.

"Salah satunya Komisi Maritim, yang pemekarannya berpijak pada kebijakan Presiden Jokowi. Apalagi sudah dibicarakan di tingkat internasional seperti Tiongkok, bertemu Presiden Tiongkok, Presiden Amerika Serikat, dan sebagainya," ujar Fachri. Senayan, Senin (10/11).

KIH dengan KMP menemui kata sepakat untuk bersatu kembali dan membubarkan DPR tandingan. Ketentuan itu terjalin setelah KMP memenuhi permintaan KIH untuk mendapat 21 kursi pimpinan di alat kelengkapan DPR. 21 Kursi dimaksud adalah 11 posisi wakil di semua komisi sebagai kursi tambahan, kemudian 10 kursi wakil ketua di badan-badan DPR yaitu BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), Baleg (Badan Legislasi), BKSAP (Badan Kerjasama antar Parlemen) dan Banggar (Badan Anggaran).

Menanggapi hal tersebut, kubu KIH menyatakan visi maritim pemerintahan Jokowi-JK memang harus didukung parlemen. Namun, tak juga harus membentuk komisi baru di bidang kemaritiman, bisa saja memaksimalkan kemitraan dengan komisi-komisi yang ada. Sehingga wacana pembentukan komisi maritim ini perlu dibahas lebih lanjut.

"Opsi itu perlu pendalaman. Tapi komitmen kita jelas untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Charles Honoris, anggota Fraksi PDIP, Senayan, Senin (10/11). Ia juga menekankkan belum adanya sikap resmi fraksi menghadapi wacana ini.

Saat ini kepentingan China dalam pembangunan konektifitas dan zona perdagangan bebas di asia pasifik adalah berada pada pertarungan jalur perdagangan yang akan didorong oleh China. Salah satu yang mengemuka saat ini terkait dengan China silk road belt, yang akan menghubungkan jalur darat dan laut di kawasan Asia sehingga poros maritim Indonesia akan menjadi bagian dari jalur perdagangan yang akan dibangun China kedepannya.

"Apakah agenda poros maritim yang dibawa oleh Jokowi akan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat atau sekedar memfasilitasi investasi asing sebagai alat memulihkan perekonomian global khususnya di US dan China saat ini," ungkap Manager Riset & Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ ), Rachmi Hertanti kepada Gresnews.com, Senin (10/11).

Dengan melihat gelagat Indonesia di kancah internasional beberapa waktu ini, ia mengingatkan jangan sampai poros maritim nantinya malah hanya membuka jalur perdagangan global yang lebih membuka pintu impor karena terkoneksi dengan jalur perdagangan global.

BACA JUGA:
Tags