Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati pemilihan presiden masih dua tahun lagi, geliat politik di tanah air mulai memanas. Bahkan sejumlah kalangan menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya setahun ini.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai Jenderal Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini. Dia menyebut tiga contoh, yakni menunggangi momentum aksi demo 4 November (411) atau 2 Desember alias 212. Kedua, dengan mendorong momentum, misalnya melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ketiga ucapannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata api yang kemudian diralat oleh Menkopolhukam Wiranto.

"Saya sudah lihat dia berpolitik sejak setahun lalu. Buat saya berat untuk mengatakan dia (Jenderal Gatot) tidak berpolitik," kata Muradi, Selasa (26/9).

"Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, ya sudah saya berpolitik," tambah dia.

Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. "Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Polri baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan berbuat makar dengan menunggangi aksi-aksi massa. Meski terkesan sungkan, Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto kepada pers akhirnya menyatakan, "Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Bukti, ada bukti. Bukti kan pasti ada," kata Setyo menanggapi pernyataan Jenderal Gatot.

Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi ´Tapi Bukan Kami Punya´. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.

"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017.

Secara terpisah, Ketua Setara Institute Hendardi menilai saat ini Jenderal Gatot tengah mencari momentum untuk memperkuat profil politiknya. Dia pun mengingatkan Presiden Jokowi berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI tersebut.

"Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (25/9).

Penilaian bahwa Panglima TNI berpolitik juga datang dari Partai Demokrat. Ini menyusul sikap Panglima yang melaporkan data intelijen soal pembelian 5.000 pucuk senjata kepada para senior TNI ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi TNI.

"Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5.000 senjata serbu oleh Badan Intelijen. Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Panglima TNI Jenderal Gatot pada Jumat pekan lalu sudah menjawab soal tudingan dia berpolitik. Menurutnya, tak jadi masalah jika ia dituduh bermain politik. "Kalau politik, apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Jenderal Gatot. Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Jenderal Gatot tidak berpolitik.

SIKAP PDIP - PDIP memandang Gatot sedang bermain politik dengan mengeluarkan instruksi nonton bareng film G30S/PKI. "Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya," ujar anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon, Rabu (20/9).

Menurut Effendi, Presiden Joko Widodo harus punya sikap tegas soal nobar film sejarah tentang kekejaman PKI yang dibuat pada era Orde Baru ini. Jika Jokowi merasa pemutaran film ini kurang tepat karena isinya yang masih diperdebatkan, dia meminta Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas kepada Gatot.

"Presiden harus tegas. Kalau menurut Presiden tidak memiliki makna yang baik, ya Presiden harus memerintahkan Panglima TNI, tolong ditarik karena maknanya akan lebar, meluas," ucap Effendi.

Lebih lanjut Effendi mengatakan buntut instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI.

"Bayangkan saja sekarang parpol ikut-ikutan, mau nobar, ya akan pecah belah. Tadinya Pak Gatot menghindari bangsa terpecah-belah, eh malah terpecah-belah," sebut dia.

"Yang tadinya nggak ngeh (menyadari), tadinya santai-santai saja nonton film Pesbuker, jadi nonton film itu (G30S/PKI) yang intinya adalah menunjukkan keganasan komunis di rezim Orde Lama kemudian ditumpas Orde Baru," imbuh Effendi.

Dia mengatakan film itu memberi pesan kepada masyarakat Indonesia akan suasana dan kondisi bangsa yang lebih makmur pasca-tragedi PKI, tepatnya saat dipimpin rezim Presiden Soeharto. Effendi sendiri masih meragukan kebenaran muatan film itu. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan instruksi yang dikeluarkan Gatot terkait penayangan film ini.

"Apakah memang seperti itu? Nanti dulu. Ya kalau gitu, buat apa? Kita nggak perlu ada reformasi, buktinya kita reformasi. Jauh lebih banyak korban Orde Baru daripada korban itu sendiri," ucapnya.

"Makanya harus clear hal-hal sensitif ini untuk kemudian jangan diangkat, kemudian didorong melalui satu surat instruksi. Saya juga menyayangkan kenapa harus dibuat instruksi," sambung Effendi.

Sebelumnya bila menilik hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

"Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo yang tingkat elektabilitasnya mencapai 35,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Segitiga Institute Muhammad Sukron di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Survei bertajuk "Kerinduan Publik Akan Pemimpin Militer" ini dilakukan dengan pertanyaan yang mengerucut kepada sosok pimpinan berlatar belakang militer.

Sukron mengatakan, pihaknya memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama yang pernah menjadi panglima TNI. Di bawah Gatot, menyusul nama Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dengan elektabilitas 27,4 persen. Kemudian, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan elektabilitas 19,3 persen, dan disusul Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono dengan 2,2 persen.

Ia mengatakan, Gatot menempati peringkat teratas dalam survei ini karena masih menjabat sebagai Panglima TNI dan dianggap memiliki pengaruh yang kuat di kalangan militer. Meskipun begitu, elektabilitas Gatot masih kalah jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

Sukron  juga menyampaikan, dalam poin survei berikutnya, Jokowi masih mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan angka 59,3 persen. Sementara itu, elektabilitas Gatot 38,5 persen.

"Meski terpaut cukup jauh, namun angka ini sangat mengancam Jokowi. Dengan jangka waktu masih lama menjelang pilpres, Gatot menjadi ancaman sangat nyata bagi Jokowi," kata Sukron. (dtc/mfb)