JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tidak mau seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang memunculkan dualisme kepemimpinan internal, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kedepankan moto "melayani" dalam Musyawarah Nasional II Hanura di Solo, Jawa Tengah. Munas yang diselenggarakan pada 20-22 Februari 2015 berprinsip ingin melayani kader-kader dan pengurus partai di daerah sebagai pemegang kedaulatan partai.

Sebab bagi Hanura, pengurus di daerah itulah yang memiliki kedaulatan atas Partai Hanura dalam munas. Sementara munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan setiap lima tahun.

"Karena itu kami sebagai panitia ingin melayani mereka dengan sebaik-baiknya sehingga munas nanti dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk masa depan partai," kata Ketua Panitia Munas II Hanura, Bambang Sujagad, kepada Gresnews.com di Jakarta, Sabtu (20/12).

Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), lanjut Bambang, Munas II Hanura di Solo akan dihadiri peserta, peninjau, dan undangan. Peserta terdiri atas ketua dewan penasehat pusat, dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah (DPD), dewan pimpinan cabang (DPC), dan organisasi sayap partai. Sedangkan peninjau terdiri dari anggota dewan penasehat, majelis pakar pusat, pejabat eksekutif tingkat pusat, unsur badan/lembaga DPP, unsur departemen DPP, unsur koordinator daerah, perwakilan luar negeri, pengurus organisasi sayap, dan pengurus badan otonomi partai.

Total keseluruhan yang diperkirakan hadir lebih dari 2.000 orang. Dari jumlah ini peserta resmi dari kalangan pengurus dan kader partai sekitar 1.400 orang. "Selebihnya adalah peninjau dan undangan dan jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah karena biasanya hadir juga para penggembira," tutur Bambang.

Selain Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN) juga dijadwalkan menggelar Kongres IV PAN pada Maret 2015.  Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo juga meyakinkan partainya tetap solid menjelang dan pelaksanaan Kongres 2015. Caranya, PAN akan melakukan komunikasi yang terus menerus, baik secara vertikal maupun horizontal untuk menjaga soliditas internal. Kemudian untuk meredam perbedaan pandangan dan posisi politik. PAN sudah memiliki mekanisme secara formal maupun informal untuk menyelesaikannya.

Sejauh ini, kata dia, hubungan personal antara sesama pimpinan PAN sangat akrab dan kekeluargaan. Hubungan ini terjaga karena PAN terbiasa menyelesaikan perbedaan pendapat dan posisi politik secara bersama-sama sebagai satu keluarga. Hal penting lainnya, kata Drajat, para tokoh kunci PAN tidak ada satu pun yang rela partainya diacak-acak pihak eksternal.

"Insya Allah tidak akan terjadi perpecahan karena hubungan yang terjalin selama ini bukan sekedar kepentingan politik," kata Dradjat, kepada wartawan Jumat (19/12).

Komite Pemantau Legislatif (Koppel) Indonesia menilai kecil kemungkinan bagi partai Hanura dan PAN akan mengalami konflik internal yang berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan seperti PPP dan Golkar. Alasannya, Hanura dan PAN memiliki sejarah karakter pembentukannya yang sangat berbeda.

Hanura misalnya, meski anggaran dasarnya menjamin sistem pemilihan yang bisa mengakomodir keterpilihan semua kader, namun sampai sekarang ini ketokohan Wiranto sangat sentral bahkan boleh dianggap sebagai pemilik saham terbesar.

Wiranto tidak hanya sebagai pendiri yang memiliki kharisma di internal partai melainkan pula penyumbang finansial sebagai modal penggerak partai. "Karenanya akan sulit perpindahan perilaku politik Hanura yang saat ini tersentral di Wiranto," kata Direktur Koppel Indonesia, Syamsuddi Alimsyah kepada Gresnews.com, Sabtu (20/12).

Hary Tanoesoedibjo, lanjut Syam, menjadi  contoh yang akhirnya harus "tersingkir" dari Hanura. Padahal, sejak bergabung dengan Hanura pada 17 Februari 2013, Hary Tanoe mendapat posisi terhormat. Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Hanura hingga calon wakil presiden pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendampingi Wiranto.

Namun Hary Tanoe memutuskan mundur dari Hanura setelah tidak cocok lagi dengan keputusan politik Wiranto yang lebih memilih bergabung dengan kubu Jokowi dalam Pilpres 2014. "Hary Tanoe menjadi contoh yang coba melawan tapi tak berdaya. Ia malah dikerdilkan dalam internal partai sampai akhirnya mundur," tuturnya.

Hal yang sama, lanjutnya juga terjadi di PAN dengan kesejarahan Amin Rais yang masih dominan dan unsur Muhammadiyah yang kental menjdi pengikat secara internal.

Menurutnya akan menjadi berbeda dengan PPP dan Golkar yang latar berdirinya tidak tergantung pada ketokohan melainkan keorganisasian. PPP didirikan oleh fusi, seperti Masyumi (MI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammdiyah. Sedangkan Golkar lahir melalui kalangan militer, khususnya Angkatan Darat yang menghimpun berbagai organisasi pemuda, mahasiswa, sarjana, wanita, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Karenanya semua elit yang maju dari Golkar memiliki kesetaraan dari semua hal. "Ciri partai ini sebenarnya menarik dan bagus karena kesetaraan semua kader. Sayangnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka tidak modern untuk antisipasi potensi konflik," jelasnya.

Sebelumnya, konflik internal Partai Golkar berbuntut munculnya kepengurusan kembar. Munsyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Sementara Munas Ancol, Jakarta menunjk Agung Laksono sebagai ketua umum.

Kepengurusan kembar Golkar ini menyusul PPP yang sebelumnya sudah terpecah dua kubu. Muktamar Surabaya menunjuk Romahurmuziy sebagai ketua umum, sementara Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz.

BACA JUGA:
Tags