JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mewakili seluruh Gubernur di tanah air, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)  meminta “perlindungan” Pemerintah Pusat atas ancaman pidana terkait pengelolaan anggaran daerah. Padahal menurut mereka penggunaan anggaran pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

“Terlalu banyak tekanan yang ditujukan kepada para Gubernur akhir-akhir ini terkait penggunaan anggaran pembangunan. Sehingga kami butuh perlindungan dari pemerintah pusat terlebih Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla,” kata Syahrul dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI tahun 2015, di Ambon, Maluku, Kamis (27/2) malam.

Ketua APPSI itu menegaskan, semua Gubernur bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah. Namun, mereka meminta, jangan hanya karena kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran yang kecil kemudian tersandung masalah hukum.

“Sebagai kepala daerah para Gubernur memikul tanggung jawab yang berat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu pula kami membutuhkan perlindungan dan jalan keluar untuk mengatasi berbagai tekanan yang merongrong kepemimpinan para Gubernur,” pintanya seperti dikutip setkab.go.id.

Syahrul berharap kehadiran Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas APPSI dapat memberikan angin segar kepada para Gubernur dalam melanjutkan program pembangunan di daerah masing-masing. “Para Gubernur rindu bicara dari hati ke hati bersama Pak Wapres Jusuf Kalla, sekaligus memberikan sesuatu yang berarti dan menjadi pegangan untuk maju bersama demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah, bangsa dan negara,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para Gubernur agar tidak takut mengambil kebijakan dan keputusan hanya karena khawatir menghadapi masalah hukum. “Sering sejak dulu saya marah kalau pengambil kebijakan diadili. Kalau semua takut maka semua akan menjadi robot,” kata Wapres dalam sambutannya.

Jusuf Kalla menegaskan, hukum tidak boleh dicampuri emosional pribadi, apalagi politik, karena hal itu sangat membahayakan. Hal itu  seperti yang dialami dalam perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Kalau dalam penegakan hukum dicampuri emosional, maka yang terjadi seperti yang kita lihat di KPK dan Polri,” katanya.

Wapres mengatakan peristiwa itu telah memberi pengalaman sangat berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. “Insya Allah tidak akan terulang kejadian seperti itu lagi,” ujarnya.

Namun dalam menjalankan roda pemerintahan, Wapres tetap meminta para gubernur tak lagi takut mengambil kebijakan dan keputusan karena khawatir menghadapi masalah hukum. Wapres mengingatkan, kalau semua takut mengambil kebijakan karena masalah hukum lalu siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu, dirinya sudah minta agar ada kerjasama lini untuk pengawasan instansi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat.

BACA JUGA:
Tags