DPR: Potensi Energi Jalur Gunung Api Harus Dimaksimalkan

Kamis, 03 Agustus 2017, 06:00:00 WIB - Peristiwa

bernur Jambi Zumi Zola Zulkifli (kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dilakukan Wakil Direktur UNDP Indonesia Francine Pickup (kedua kanan) dan Wakil Ketua Komisioner Baznas Zainulbahar Noor (kanan) di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (19/7). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Potensi energi yang berada pada jalur gunung api atau "Ring of Fire" harus bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Menurut data Kementerian ESDM, lanjutnya, potensi sumber daya panas bumi Indonesia hampir 30 Giga Watt (Gw) dan terdistribusi di 330 titik potensi dengan keberadaan 127 gunung api di seluruh nusantara.

"Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi energi yang ada guna mencapai Kedaulatan energi, yaitu dengan mendorong geologi Indonesia yang berada pada jalur gunung api membuat Indonesia dianugerahi potensi sumber daya Panas Bumi yang sangat melimpah," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dalam Pameran Geothermal di JHCC, Jakarta, Rabu (2/8).

Agus meminta agar pemerintah mendorong pengembangan panas bumi untuk kemashlahatan bersama sehingga kedaulatan energi dapat terwujud. Potensi panas bumi di Indonesia, lanjutnya, harus dapat dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala sumber daya yang ada didalam bumi Indonesia di kelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut maka DPR dan pemerintah merevisi UU tentang Panas Bumi No.27 tahun 2003 menjadi UU No. 21 Tahun 2014 yang telah mengatur pemanfaatan Panas Bumi untuk kepentingan bersama," ujar Agus, seperti dikutip dpr.go.id.

Dia menambahkan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah melahirkan beberapa gagasan penting guna mendorong pencapaian target pemerintah tahun 2025, antara lain menghilangkan istilah pertambangan dalam kegiatan panas bumi, kewenangan menteri dalam izin panas bumi dan mekanisme penugasan langsung kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi.

Untuk mendukung pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, paparnya, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang mengenalkan konsep Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada Badan Usaha yang memiliki potensi atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi.

"Selanjutnya, Lelang WK Panas Bumi tidak berdasarkan pada harga tetapi berdasarkan program kerja dan kemampuan keuangan untuk mendapatkan WK Panas bumi," pungkas Agus. (mag)

Komentar