KPK Tetapkan GM Jasa Marga Purbaleunyi Tersangka Suap Moge ke BPK

Jum'at, 22 September 2017, 17:24:37 WIB - Peristiwa

Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/9). Penyidik KPK menetapkan dua auditor BPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, yaitu Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri, dan Kepala Sub Auditorat III Auditoriat Keuangan Negara BPK Ali Sadli. (ANTARA)

KPK menetapkan tersangka terkait kasus suap motor gede (moge) Harley-Davidson ke auditor BPK. Selain auditor BPK Sigit Yugoharto, GM PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi General Manager PT Jasa Marga Persero Cabang Purbaleunyi juga jadi tersangka.

'KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 tersangka: SGY (Sigit Yugoharto) selaku Auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 dan Pemeriksaan RI; serta SBD (Setia Budi) selaku General Manager PT Jasa Marga Persero Cabang Purbaleunyi,' ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (22/9/2017).

Penetapan ini merupakan pengembangan penyelidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Kantor Cabang PT Jasa Marga Persero Purbaleunyi pada 2017. Audit tersebut diperuntukkan penggunaan anggaran pada 2015-2016.

Sigit, selaku Auditor Madya pada BPK RI diduga menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Persero tahun 2017.



Hadiah yang diduga diberikan adalah satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 dengan estimasi nilai Rp 115 juta dari SBD kepada SGY. Diduga terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan dilakukan oleh tim BPK yang diketuai oleh SGY terhadap kantor cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi sebagai objek audit.

Sebagai terduga penerima Sigit disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Sementara Setia Budi sebagai pihak yang diduga memberi disangkakan melanggar Pasal 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. (dtc/mfb)

Komentar