Realisasi DAK Kesehatan Hadapi Banyak Kendala

Senin, 17 Juli 2017, 12:00:01 WIB - Peristiwa

Bidan menyiapkan alat yang akan digunakan pada pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) saat kegiatan Bulan Deteksi Dini Kanker Serviks di Puskesmas Alang-alang Lebar, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (13/7). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan dinilai masih mengalami banyak kendala, dan belum tepat sasaran. Salah satu penebabnya karena tidak adanya integrasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, antara Pemda Kabupaten kerap tidak sejalan dengan provinsi, masing-masih daerah itu jalan sendiri-sendiri ke pusat. "Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan antara provinsi dengan kabupaten," pinta Syamsul usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Jumat (14/7)Politisi Golkar Dapil Sulsel II ini, memaparkan bahwa tujuan Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI adalah untuk menyempurnakan sistem perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan dari DAK bidang kesehatan tersebut. Sebab Komisi IX melihat selama ini masih terdapat sejumlah kelemahan implementasi DAK tersebut, sehingga penyaluranya tidak tepat sasaran.Syamsul memaparkan, permasalahan DAK tersebut adalah ketika dana sudah cair, tidak bersamaan dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Kementerian terkait seperti Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS)."Sehingga daerah itu tidak berani mengeksekusi program-program yang sudah mereka usulkan. Berbeda jika sudah ada juklak dan juknisnya dahulu, sehingga ada kesiapan daerah untuk melaksanakan," uangkapnya seperti dikutup dpr.go.id.Ketut Sudikerta sendiri dalam hal ini membenarkan adanya keterlambatan keluarnya juklak dan juknis sangat menghambat realisasi keuangan."Hal itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah dalam proses pembayarannya," tutur Ketut.Sebab hakikatnya, kata Ketut, aturan yang dibuat itu mengacu kepada aturan di pusat sehingga di Bali tidak bisa melaksanakan itu dengan seksama.Untuk itu ia menyarankan perlu ada evaluasi, untuk itulah kehadiran mitra kerja dalam hal ini sejumlah anggota Komisi IX DPR RI diharapkan bisa menyampaikan evaluasi diwaktu mendatang. "Ini agar realisasi DAK itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, serta hasilnya terarah dan terukur untuk kemajuan kesehatan masyarakat Bali," ujarnya. (rm)

Komentar