Posisi Oposisi

Sabtu, 28 Mei 2016, 21:00:00 WIB - Opini

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) didampingi Sekretaris Fraksi Fery Djami Francis (kiri) dan Anggota Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait kelanjutan Koalisi Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5). Gerindra menyatakan akan tetap menjadi oposisi pemerintah meskipun telah ditinggalkan anggota-anggota KMP. (ANTARA)

Oleh: Taswa Witular (Kang Away)
Konsultan politik, tinggal di Subang, Jawa Barat

Sejak bergulirnya gerakan reformasi di Indonesia yang ditandai berdirinya partai-partai politik, kata "oposisi" mulai tak asing lagi di telinga masyarakat. Oposisi itu sendiri sudah muncul tentunya seiring dilaksanakanya sistem pemilihan umum pertama kali yang diikuti para partai politik di Indonesia. Dalam pandangan penulis, keberadaan pihak oposisi selalu diakhiri dengan terbunuhnya oposisi.

Pada masa Orde Lama Soekarno secara sadar membunuh oposisi demi harmoni politik, pada masa Orde Baru Soeharto dengan senjata yang sama menutup semua ruang agar oposisi tidak bisa masuk, pun, pada masa reformasi. Meski UUD 1945 telah diamandemen dengan salah satu tujuannya memperbaiki sistem executive heavy dengan ciri dominasi presiden dimana presiden dilengkapi dengan hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi), namun tetap saja oposisi belum menemukan posisi mapan dalam ruang politik.

Ironisnya, terjadi interpretasi terhadap kata oposisi ini oleh masyarakat bahkan oleh partai politik dan tidak menutup kemungkinan oleh pemerintah. Seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di Indonesia, yang pada ujian semesternya meraih penghargaan atas prestasi akademiknya (nilai di atas rata-rata) pernah diskusi dengan penulis.

"Kita lagi butuh penciptaan stabilitas politik biar agenda-agenda pemerintahan sukses, sisi lain demokrasi butuh oposisi. Proses check and balences tanpa oposisi kan gimana...?" ungkapnya. Pernyataan ini sebuah gambaran yang meski tidak bisa diintegrasikan dengan mahasiswa lainnya, bahwa telah terjadi salah penafsiran terhadap kata "oposisi".

Saat ini oposisi cenderung dipandang sebagai kelompok kalah pemilu yang memiliki tujuan membunuh rasa kepercayaan rakyat terhadap kubu pemerintah. Sehingga bagus tidak bagus kinerja dan program pemerintah tetap akan dicari kesalahannya oleh oposisi. Pembaca yang budiman, terjadinya salah tafsir di kalangan rakyat tersebut bukan tidak ada penyebab. Seperti halnya jika partai atau pemerintah salah menafsirkan. Idealnya, penggunaan kata "oposisi" diganti dengan kata yang lebih vulgar sebagai penggantinya untuk memberikan pemahaman baru bagi kata "oposisi".



Seperti apa kata vulgar yang penulis maksudkan itu? Mari kita kelompokan oposan berdasar ciri gerakannya. Pertama, oposan pembangun. Oposan yang kalah dalam sebuah pemilu dengan mengambil peran menjadi penyeimbang proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Kedua, oposan yang kalah dalam sebuah pemilu dengan mengambil peran merugikan pemerintahan. Cirinya, baik atau buruk efek kebijakan yang akan diambil pemerintah, akan selalu dipropagandakan sebagai kebijakan yang salah. Ketiga, oposan dari elemen yang ingin menghancurkan lalu meraih kekuasaan, dan menggantikan sistem ketatanegaraan yang ada.

Golongan pertama sangat tepat mendapat julukan "oposisi". Konsep oposisi golongan ini lebih menekankan pada keberlangsungan penegakkan nilai-nilai demokrasi dengan meletakkan kehendak bersama lebih penting dari pada kepentingan kelompok atau golongan. Kelompok kedua lebih pas bila disebut "parasitik" alias parasit politik. Dan kelompok ketiga lebih elok diberi label "pemberontak".

Itu mengapa terjadi interpretasi makna "oposisi", karena memang mereka (dalam hal ini penulis bicara dalam konteks politik, dimana partai politik adalah objek) berbaur dengan warna abu sehingga dianggap sebagai partai oposisi. Meski keniscayaan seorang wartawan menggunakan kata yang vulgar dalam beritanya, setidaknya rakyat dan/atau pemerintah memahami fenomena ini agar tidak terjebak dalam sistem.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar