Palestina mengecam tindakan Guatemala yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Palestina menyebut tindakan ini memalukan.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Guatemala Jimmy Morales telah menginstruksikan kedutaan Guatemala dipindah ke Yerusalem. Hal tersebut disampaikan Morales melalui akun Twitter miliknya. Morales menyebut, keputusan tersebut disampaikan usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Minggu lalu, Guatemala menjadi satu dari sembilan negara yang menentang keputusan PBB yang memerintahkan AS menarik kembali keputusannya terkait Yerusalem. Donald Trump sebelumnya telah mengancam akan memotong bantuan kepada negara-negara yang berseberangan dengan AS dalam hal ini. AS termasuk salah satu pemberi bantuan utama untuk Guatemala, sebuah negara berkembang di Amerika Tengah.

Pada Minggu (24/12), Morales telah memerintahkan kepada jajarannya untuk segera melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kedutaan. Morales juga menegaskan Guatemala kini telah menjadi sekutu Israel.

Yerusalem Timur diklaim Israel sebagai bagian mereka sejak perang 1967 silam. Padahal, warga Palestina menyebut Yerusalem Timur merupakan ibu kota masa depan mereka.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan semua negara saat ini memilih tetap menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv. Namun, Presiden Trump telah mengatakan kepada departemen luar negeri AS untuk mulai bekerja untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.

Keputusan Guatemala yang mengikuti Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaan ke Yerusalem dipuji oleh Israel. Israel menegaskan, akan ada negara lain yang bakal menyusul.

"Negara lain akan mengenali Yerusalem dan mengumumkan relokasi kedutaan mereka. Negara kedua melakukan hal itu dan saya mengulanginya: akan ada yang lain, ini baru permulaan dan ini penting," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam keterangannya seperti dilansir AFP, Selasa (26/12).

Langkah politik ini menjadi sorotan lantaran negara lain juga menentang AS yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu artinya, AS dan Guatemala mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Palestina mengecam tindakan Guatemala yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Palestina menyebut tindakan ini memalukan.

"Ini adalah tindakan memalukan dan ilegal yang bertentangan dengan keinginan pemimpin gereja di Yerusalem," ujar Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir AFP, Selasa (26/12).

Itu artinya, Guatemala mengikuti langkah AS yang mengakui Yerusalem Timur ibu kota Israel. Padahal, wilayah tersebut masih bagian dari Palestina. Oleh sebab itu, Palestina menilai tindakan Guatemala adalah sinyal permusuhan.

Palestina akan mengambil sikap. "Negara Palestina akan bertindak dengan mitra regional dan internasional untuk menentang keputusan ilegal ini," jelas Kemlu Palestina.

SIKAP INDONESIA - Sementara itu, terkait ancaman Donald Trump akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara yang menolak pernyataan AS soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dianggap sepi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pernyataan Trump itu tak akan mempengaruhi Indonesia. "Tidak akan terpengaruh," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, kebijakan pemotongan dana hibah yang akan dilaksanakan AS adalah urusan politik luar negeri mereka. Terkait polemik Israel dan Palestina, posisi Indonesia jelas mendukung penuh Palestina.

"Negara Indonesia sudah voting (di Majelis Umum PBB), menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Kita semuanya ikut harus mensukseskan dan menjaga," jelasnya.

Perihal ancaman AS yang akan memotong dana hibah ke sejumlah negera pro Palestina, Menkeu kembali menegaskan Indonesia tidak akan terpengaruh dengan ancaman itu. Apalagi hibah AS ke Indonesia, kata Menkeu, jumlahnya kecil. "(Hibah Amerika ke Indonesia) kecil banget," paparnya.

AS mengancam akan memotong dana hibah ke negara-negara menolak pernyataan AS terkait Yerusalem. Tetapi ancaman AS ini tidak digubris. Kenyataannya, Majelis Umum PBB menerima resolusi yang menyatakan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara setuju resolusi, 9 negara tidak setuju dan 35 negara abstain

Sementara itu, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Yerusalem Ibu Kota Israel. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta harus tunduk pada resolusi PBB.

"Yang tergabung dalam PBB, semestinya yang tergabung anggota PBB itu tunduk pada resolusi PBB. Nah yang dilakukan Presiden Trump tidak sesuai dengan resolusi PBB, itu yang pertama," kata Uskup Agung Jakarta Mrg Ignatius Suharyo dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (25/12).

PBB telah menggelar Majelis Umum pada Kamis (21/12) yang hasilnya adalah sebanyak 128 anggota mendukung resolusi. Sementara itu AS hanya bersama 8 negara lainnya melawan resolusi tersebut. Trump tetap pada keputusannya yakni memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. "Yang kedua, sebagai warga Katolik kami ikut pada pimpinan kami Paus (Fransiskus) itu eksplisit mengakui Palestina," ujarnya.

Ignatius menilai mestinya yang harus berbicara dan menyelesaikan masalah ini adalah kedua belah pihak, Israel dan Palestina. Sebab seperti apapun lamanya pembicaraan itu, pada prinsipnya Israel dan Palestina yang harus berbicara.

"Bukan masalah agama. Seperti ditegaskan, ini masalah kemanusiaan dan masalah politik. Ini bukan masalah baru ini masalah lama. Masa masalah lama mau selesaikan lima menit enam menit. Kan nggak bisa. Pasti akan membutuhkan waktu yang banyak dan biarkanlah berbicara bersama-sama. Sementara negara memberi fasilitas supaya tidak berhenti terus berjalan maju. Seperti itu sikap gereja Katolik," tuturnya. (dtc)