Dilema Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

Kamis, 21 April 2016, 12:00:00 WIB - Internasional

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) memberikan keterangan terkait penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/4). Menurut Luhut saat ini perusahaan tempat 10 sandera bekerja sedang melakukan finalisasi pembayaran tebusan, sementara pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan Malaysia dan Filipina guna membahas pengamanan perbatasan perairan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Teror yang ditebar kelompok Abu Sayyaf kepada warga negara Indonesia masih belum berakhir. Belum lagi 10 WNI yang disandera dibebaskan, kelompok tersebut menambah empat sandera WNI lagi setelah mereka dihadang kelompok tersebut pada Jumat (15/4) lalu. Atas aksi penyanderaan berulang ini, pemerintah diminta mulai mewaspadai titik rawan pembajakan dan penyanderaan di sekitar perairan Filipina.

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan pembajakan dan penyanderaan kapal berbendera Indonesia yang terulang kembali pada Jumat (15/4) malam lalu seharusnya menjadi sinyal pemerintah agar lebih mengupayakan pembebasan 14 sandera dengan berkoordinasi dengan otoritas Filipina. "Titik rawan ada di wilayah kedaulatan Filipina. Di titik rawan ini yang menguasai adalah pemberontak bukan militer atau otoritas Filipina," kata Hikmahanto kepada gresnews.com, Rabu (20/4).

Ia mengatakan, dengan kejadian penyanderaan 14 orang WNI ini berarti sudah saatnya pemerintah melakukan identifikasi daerah-daerah rawan pembajakan dan penyanderaan. Tujuannya agar pemerintah dapat mengumumkan dan mengimbau para nakhoda kapal berbendera Indonesia untuk menghindar dari wilayah tersebut. "Bisa jadi ini berarti biaya transpor yang lebih mahal," katanya.

Namun hal ini merupakan opsi terbaik mengingat di wilayah rawan tersebut kemungkinan adalah basis Abu Sayyaf dan otoritas Filipina mungkin tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut. Sebab, biasa terjadi di suatu negara yang terdapat pemberontakan mempunyai basis sendiri. "Tindakan mengidentifikasi dan mengumumkan harus segera dilakukan agar tidak terjadi korban berikut," ujarnya.



Pengamat Terorisme Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie mengatakan, ketika berbicara area yang cukup berbahaya, dapat diidentifikasi di laut sisi utara Pulau Sulawesi. "Sebenarnya di laut kan banyak daerah perbatasan yang rawan karena jarang ada patroli," ujarnya kepada gresnews.com, Rabu (20/4).

Apalagi secara tradisional jalur-jalur tersebut merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Kemudian daerah rawan lain terletak di wilayah perairan pulau kecil sebelah selatan Mindanao, Kepulauan Basilan, Sulu dan Tawi-tawi.

Sebetulnya jalur itu memang bukan jalur utama jalur perdagangan, sebab perdagangan banyak ke arah barat. Di mana ada pergerakan dari Asia Tenggara ke Asia Timur, Asia Tenggara ke Asia Selatan, Eropa dan sebagainya. Namun terdapat pula kapal-kapal dengan kepentingan bisnis yang harus melewati situ. "Jadi itu titik yang harus diwaspadai," ujarnya.

Ia menyatakan, upaya pemerintah yang hingga kini belum membuahkan hasil lantaran terhambat Filipina seharusnya menjadi harapan agar bisa lebih serius. "Jangan sedikit-sedikit bayar tebusan, ini bisa jadi preseden buruk. Nanti mereka pikir kita gampang diperas," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan memang sempat menyatakan para sandera itu akan ditebus. Luhut mengatakan, keputusan ini diambil oleh perusahaan. Saat ini, proses pembayaran sedang berjalan. "Bukan kami, kita nggak bayar uang tebusan, tapi perusahaan. Uang perusahaan murni," kata Luhut

Menurut Luhut, hal ini bukan berarti menunjukkan sikap pemerintah yang lemah atau menyerah. Namun konstitusi di Filipina memang tidak membolehkan ada operasi militer asing di sana. Langkah selanjutnya adalah menjaga pengamanan di sekitar wilayah perairan Indonesia dan Filipina. "Seterusnya nanti kita kombinasi antara berjaga dan lainnya. Kita sudah bikin SOP baru, jelasnya besok pagi nanti saya jelaskan," tegasnya.

Sebanyak 10 WNI itu merupakan awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Kapal tersebut milik PT Patria Maritime Lines, anak perusahaan dari PT United Tractors Pandu Engineering.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta tebusan 50 juta peso atau Rp15 miliar dan dibayarkan paling lambat pada 8 April 2016. Namun hingga tenggat waktu lewat, belum ada informasi apakah tebusan sudah dibayarkan atau belum.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar