Pantang Mundur KPK Hadapi Perlawanan "Papa"

Minggu, 12 November 2017, 08:00:00 WIB - Hukum

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) meninggalkan ruang konferensi pers disaksikan Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) usai menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski dua pimpinannya resmi dijadikan tersangka oleh kepolisian dengan sangkaan menerbitkan surat pencegahan palsu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantang mundur dalam menghadapi perlawanan dari Ketua DPR Setya Novanto. KPK secara resmi akhirnya mengumumkan penetapan kembali "Papa" Setnov menjadi tersangka terkait dugaan korupsi e-KTP.

KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11). Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.

Surat perintah penyidikan atas nama Novanto diterbitkan KPK pada 31 Oktober 2017. Novanto disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto. "SN disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan praperadilan itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas.



Vonis praperadilan itu dibacakan pada 29 September 2017. Saat itu, Cepi menyebut KPK tidak bisa menggunakan bukti-bukti pada tersangka sebelumnya untuk menjerat Novanto.

Namun KPK kembali mengatur strategi. KPK mengulang proses penyelidikan kasus itu untuk menjerat Novanto. Akhirnya, Novanto pun kembali dijerat KPK. Novanto disangka melanggar melakukan korupsi bersama-sama dengan tersangka lain yang sudah ditetapkan yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Markus Nari.

KPK menegaskan sudah mengantongi bukti yang cukup dalam mentersangkakan kembali Setya Novanto. Selain bukti lama, penyidik KPK sudah mengumpulkan bukti baru.

"Ada sejumlah bukti yang sudah ada sebelumnya. Ada bukti-bukti baru yang juga kita dapatkan sehingga syarat bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dalam praperadilan sebelumnya, salah satu aspek yang dipatahkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar adalah soal alat bukti. Namun KPK menegaskan bukti yang dipersoalkan di praperadilan tidak menguji substansinya, melainkan hanya aspek formal.

Dengan begitu, KPK masih yakin akan alat bukti yang sudah ada sebelumnya. Hanya, memang ada proses yang harus dilewati lebih dulu untuk memenuhi aspek formal yang disyaratkan.

"Bahkan dalam proses penyelidikan sejumlah pihak juga kita lakukan permintaan keterangan dan kita sudah memiliki bukti-bukti untuk meningkatkan ke penyidikan. Jadi ada beberapa bukti baru yang kita dapatkan," kata Febri.

"Ya, bukti permulaan yang cukup yang disyaratkan oleh undang-undang itu sudah kita dapatkan. Dan tentu saja ketika proses penyidikan itu dilakukan kami yakin dengan kekuatan bukti yang dimiliki KPK," tegasnya kemudian.

Usai penetapan kembali Setnov sebagai tersangka, KPK akan segera memanggil Novanto untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka. "Soal kapan akan ada pemeriksaan tersangka tentu akan ada pemeriksaan tersangka nantinya," ucap Febri Diansyah.

Soal persiapan panggilan ini, KPK juga sudah mempelajari UU MD3 yang sebelumnya menjadi sangkalan Novanto untuk tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dalam kasus e-KTP. KPK memastikan soal pemanggilan Novanto.

"Kami juga sudah pelajari UU MD3 tentang dibutuhkannya izin presiden atau tidak terkait pemanggilan saksi. Tapi kami pastikan akan ada pemanggilan tersangka untuk melakukan proses pemeriksaan," tegas Febri.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar