Pembuktian Perkara Perdagangan Orang Masih Pelik

Rabu, 10 Mei 2017, 21:01:57 WIB - Hukum

Para pelaku perdagangan manusia atau "human trafficking" berikut berbagai barang bukti dihadirkan ketika gelar kasus di Polda Sumut, Medan, Sumatra Utara, Jumat (5/5). (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Dalam banyak kasus, pelaku TPPO hanya dijerat menggunakan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal ada UU Pemberantasan TPPO yang hukuman pidananya lebih berat.

Disebutkan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern, yang terjadi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga internasional. Perkembangan teknologi informasi juga makin membuat modus perdagangan orang kian canggih.

Sebenarnya dalam memperkuat perlawanan terhadap TPPO, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Kehadiran UU ini diharapkan dapat menekan kasus perdagangan orang karena hukuman pidana yang diatur dalam aturan ini cukup berat, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

"UU ini juga telah mengatur perlindungan dan hak-hak yang bisa diakses saksi dan korban perdagangan orang," ujar Semendawai dalam seminar, di Pontianak, Rabu (10/5).



Seminar yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Kalbar, seperti hakim, jaksa, polisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendamping saksi dan korban, serta wartawan dari sejumlah media massa itu, menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar Panusunan Harahap, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalbar Wily Ade Haidir dan Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar.

Sedang menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar Panusunan Harahap, perlu kesamaan cara pandang antarpenegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam menjerat pelaku TPPO. Berdasarkan pengalamannya menangani kasus TPPO, pasal yang digunakan jaksa penuntut umum masih Pasal 296 KUHP yang ancaman hukumnya hanya 1 tahun 4 bulan.

"Indonesia sudah memiliki UU Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana lebih berat, mengapa tidak pasal-pasal dalam UU itu saja yang digunakan," ujarnya.

Namun menurut Asisten Pidana Umum Kejati Kalbar Wily Ade Haidir kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak, pihaknya sudah menggunakan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan TPPO. Namun, menurut dia, tantangannya adalah pembuktian unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut. "Membuktikan unsur-unsur dalam pasal itu cukup sulit, maka JPU kerap melapisnya dengan Pasal 296 KUHP. Agar, jika pasal UU TPPO lepas, pelaku masih bisa dijerat dengan Pasal 296 KUHP," ujarnya.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahu 2007 tentang Pemberantasan TPPO dinyatakan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

"Pembuktian eksploitasi inilah yang agak susah kita lakukan," aku Willy dalam acara yang sama.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan data dari 2.000-an kasus yang masuk ke LPSK, hampir dua pertiganya didominasi kasus perempuan dan anak.

Namun uniknya dalam kasus TPPO, sangat jarang permohonan perlindungan yang diajukan sendiri oleh korban, melainkan melalui aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping saksi dan korban. "Kondisi ini menunjukkan sinergitas antarpenegak hukum sudah terbangun demi terpenuhinya hak-hak saksi dan korban khususnya dalam kasus TPPO," ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar