Kisah Pengusaha tentang Cacatnya Tender E-KTP

Sabtu, 18 Maret 2017, 21:00:00 WIB - Hukum

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jabodetabek dan Banten menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/3). Dalam aksinya BEM mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah nama besar serta menolak Revisi UU KPK oleh DPR karena dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. (ANTARA)


MENGGUGAT KPPU - Tak lama berselang, Kemendagri memang mengadakan tender percontohan untuk e-KTP. Namun baru sekali tender, ia langsung ditolak dengan alasan yang menurutnya tidak logis. Winata mengira jika perusahannya gugur karena menolak permintaan Andi Narogong untuk melobi DPR khususnya Komisi II.

'Sekali tender saya ditendang. saya marah, karena saya sudah bisa kerjakan. saya komplain, tapi pada waktu itu saya bikin surat sanggah ke panitia ditolak, sanggah ke Kemendagri ditolak,' pungkasnya.

Setelah itu ia membentuk konsorsium dengan Peruri untuk kembali mengikuti tender e-KTP di Kemendagri. Tetapi lagi-lagi ia ditolak dengan alasan alat yang dimilikinya tidak bisa digunakan dalam proyek tersebut.

Padahal alat yang dimilikinya ketika itu tergolong cukup canggih dan hanya ada 2 atau 3 negara yang memiliki alat tersebut di dunia. Winata kembali tidak terima dan mengajukan gugatan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).


'Lalu saya ajukan ke KPPU, ada kongkalikong, pertama rapat di KPPU putusannya ada kongkalikong, namanya sama, Winata, huruf ada 20 yang aneh, salah tulis. ini terjadi kongkalikong, tender hanya 1 orang, antara PNRI grup dan Astragraphia,' terang Winata.

Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, konsorsium PNRI dan Astragraphia memang sengaja dibentuk oleh atas kongkalikong Irman, Sugiharto, Andi Narogong dan juga mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni untuk memenangkan proyek e-KTP.

Untuk konsorsium PNRI terdiri dari lima perusahaan yaitu Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra. Sedangkan Astragraphia terdiri dari PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Kwarsa Hexagonal.

Menjelang akhir sidang yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB, Irman selaku terdakwa I menyampaikan tanggapan atas keterangan sejumlah saksi termasuk Winata. Menurut Irman, cerita Winata terkait pertemuan di Hotel Crown itu sama sekali tidak benar.

'Saya pernah diklarifikasi wartawan Majalah Tempo. yang dia sampaikan menurut Winata anda pernah ketemu di Crown bersama Andi. waktu itu Andi serahkan uang ke Winata. saya bantah itu tidak benar,' pungkasnya.

Kemudian Irman mulai menuding balik Winata bahwa ia pernah berniat menyuap Irman dan para pejabat Kemendagri lain dengan nilai cukup fantastis sebesar Rp75 miliar. Hal itu terjadi pada saat pertemuan kedua yang berlangsung di kantornya saat dirinya masih menjabat Dirjen Dukcapil.

'Dia mengatakan saya minta uang sekian persen untuk Gamawan dan Kemendagri. Padahal waktu dia menghadap saya, justru Pak Winata minta menangkan dia janjikan uang Rp75 miliar. Dia katakan, kalau Irman mau, dia di luar sudah ada uang Rp75 miliar. Saya berani sumpah pocong dia bilang gitu. Ini yang terjadi, lain yang terjadi, lain yang disampaikan,' terang Irman.

'Lalu saudara Winata gimana, apa Anda tetap pada kesaksian?' tanya Hakim John yang langsung mengklarifikasi hal tersebut.

'Saya tidak pernah bawa uang. Di ruangan itu hanya saya sama Pak Irman. Jadi saya bilang begitu Irman enggak ngaku ya silahkan. Tapi saya yang diminta 8%, bukan cuma buat Gamawan, tapi Bu Sekjen juga,' tutur Winata yang tetap pada keterangannya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar