Bau Anyir Sosialisasi DPR Revisi UU KPK ke Kampus

Sabtu, 18 Maret 2017, 19:00:23 WIB - Hukum

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) menerima lentera yang diserahkan oleh Wakil Ketua Forum Rektor Asep Saefuddin (kedua kanan) sebagai simbol dukungan kepada KPK usai pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3). Forum Rektor dan Guru Besar Antikorupsi memberikan dukungan kepada KPK guna menuntaskan kasus korupsi e-KTP serta menolak revisi UU KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penanganan perkara kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang telah masuk dalam proses persidangan. Kasus yang menyeret terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini disinyalir akan berdampak luas.

Selepas beberapa anggota dewan disebut namanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya tersebut tentu saja mendapat reaksi keras.

Salah satunya dari Forum Rektor Indonesia (FRI) dan para Guru Besar antikorupsi mendatangi KPK untuk menyatakan dukungannya. Wakil Ketua FRI Profesor Asep Saefuddin meminta KPK tetap bekerja secara profesional dalam menangani berbagai kasus korupsi besar termasuk e-KTP.

Selain itu, hal kedua yang menyebabkan kedatangan FRI dan para perwakilan Guru Besar yaitu menolak dengan tegas revisi UU KPK. Sebab selain isinya melemahkan, revisi itu sendiri dianggap sebagai 'buah' dari penanganan kasus e-KTP oleh lembaga antirasuah.



'Harusnya DPR dan pemerintah terima kasih ke KPK yang meneruskan dan mempercepat penuntasan masalah KTP elektronik,' kata Asep saat konferensi pers di kantor KPK, Jumat (17/3).

Menurut Asep, jika para anggota dewan tersebut yakin tidak melakukan korupsi, harusnya tidak perlu risau jika namanya masuk dalam surat dakwaan Jaksa KPK. Asep melanjutkan, jika para anggota dewan menjadi resah atas surat dakwaan tersebut, maka hal itu malah mengundang kecurigaan di masyarakat.

'Kalau KPK masuk e-KTP harus kita dukung. dpr tidak perlu hambat apapun. Bilamana di dakwaan ada nama anggota DPR dan (oknum) pemerintah saya pikir tidak perlu risau bilaman yang bersangkutan tidak melakukan. DPR harusnya dukung KPK,' terang Asep.

'Kami forum dari akademik yang ingin nilai kebenaran datang ke Indonesia, persolan korupsi khususnya e-KTP, bukan persolan kecil, ini soal besar, alangkah baiknya selesai, terbuka semuanya. dan program e-KTP bisa cepat dilanjutkan. Dari sinilah forum rektor berkumpul kasih dukungan untuk istiqomah dan berjalan di relnya,' sambung Asep.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar