Mantan Bos Hutama Karya Ini Cetak "Hattrick" di KPK

Rabu, 15 Maret 2017, 19:00:15 WIB - Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo memberi keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3). Menhub mendatangi KPK untuk berkoordinasi dan meminta pendampingan mengenai sejumlah proyek di Kemenhub seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). (ANTARA)


BANDING KANDAS - Dalam kasus pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong, Jaksa KPK yang dipimpin Dzakiyul Fikri tidak begitu saja menerima putusan pengadilan tingkat pertama terutama perihal pidana tambahan berupa uang pengganti. Dikutip dari direktori putusan MA, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima upaya banding yang diminta penuntut umum, tetapi PT DKI Jakarta juga menguatkan putusan PT DKI Jakarta.

Artinya, permohonan banding memang diterima, tetapi putusan pengadilan tingkat kedua tetap mengacu pada putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Menerima banding dari Jaksa penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut, demikian putusan PT DKI Jakarta yang diputus pada 27 Mei 2016 lalu.

Dalam putusan ini duduk sebagai ketua majelis yaitu Ester Siregar, SH. MH, dan anggotanya Daniele Dalle Pairunan, Siswandriyono, Reny Halida Ilham Malik dan juga Anthon Robinson Saragih.

Dalam permohonan bandingnya, Jaksa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap uang insentif dan THR yang diterima Budi seluruhnya Rp137 juta diterima tahun 2012 saat proyek pembangunan BP2IP Sorong tahap III sudah selesai dikerjakan.

Pemberian insentif sebagai prestasi kerja Terdakwa yang merupakan kebijakan dan aturan perusahaan dan bukan dari hasil tindak pidana korupsi, kata hakim saat mengutip memory banding Jaksa KPK.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap penjatuhan uang pengganti terhadap Terdakwa hanya sebesar Rp30 juta oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sambung hakim dalam direktori putusan.

Pengadilan tingkat pertama dianggap tidak mempertimbangkan sumber uang dan asal usul uang yang dibagikan kepada KPA, PPK, Panitia Pengadaan pada Kementerian Perhubungan terkait pekerjaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong tahap III dan pihak-pihak lainnya, diantaranya untuk pembayaran insentif kepada seluruh karyawan Divisi Gedung PT Hutama Karya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar