MK Hapus Semua Wewenang Mendagri Batalkan Perda

Rabu, 14 Juni 2017, 19:00:22 WIB - Hukum

Mendagri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Pansus RUU Pemilu dan pemerintah menyepakati penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 kursi dari 560 menjadi 575 kursi pada Pemilu Legislatif 2019. ANTARA

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kini tak lagi bisa membatalkan peraturan daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan kewenangan Mendagri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat provinsi. Sebelumnya, kewenangan Mendagri menghapus perda tingkat kabupaten/kota telah dihapus MK.

'Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,' ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan frasa 'Perda Provinsi dan ' sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 ayat 1, ayat 4, ayat (7), serta ayat (5) UU Pemerintahan Daerah inkonstitusional. Terlebih majelis hakim telah membatalkan kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda Kabupaten dan Kota.

'Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,' papar Arief.



Dalam pertimbangannya majelis hakim juga melihat permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, norma di dalam pasal itu menjadi kehilangan relevansi.

'Karena Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 di dalamnya mengatur mengenai tata cara penghentian dan pencabutan Perda yang berkait langsung dengan Pasal 251 ayat (4) UU 23/2014 di mana frasa 'Perda Provinsi' telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,' ucap majelis hakim.

Bunyi Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan: Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

Namun putusan itu tidak bulat. Ada 4 hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul. 'Karena presiden sebagai penanggung jawab akhir,' kata Palguna.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar