Sunyi Senyap Sidang Etik Patrialis Akbar

Minggu, 05 Februari 2017, 15:00:00 WIB - Hukum

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violetta (kedua kanan) bersama Anggota MKMK Bagir Manan (kedua kiri) dan Achmad Sodiki (tengah) keluar dari ruang rapat saat istirahat sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis Akbar di gedung MK, Jakarta, Rabu (1/2). MKMK menggelar sidang dengan pihak yang dihadirkan Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukthie Fadjar dan sekretaris dari hakim terduga Patrialis Akbar. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Sukma Violetta mengatakan, pihaknya bergerak cepat mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis Akbar. "Kami sudah memeriksa, tapi bagaimana hasil pemeriksaannya, hari Senin besok dibacakan karena itu sudah masuk materi substansi," kata Sukma, Jumat malam (3/2).

Sukma menerangkan, pihaknya bukan sekadar ingin bekerja cepat. Namun bukti-bukti yang dibutuhkan memang sudah sangat mendukung. Selain itu, para saksi bertindak kooperatif dan KPK juga memberikan izin kepada MKMK untuk memeriksa Patrialis di gedung KPK. Di sisi lain, Patrialis sendiri sudah melayangkan surat pengunduran diri pada Senin (30/1) lalu.

"Surat pengunduran diri harus segera direspons dalam tujuh hari, kalau tidak ada, maka hakim tersebut berhenti dengan hormat karena alasannya mengundurkan diri," sambung Sukma.

Namun demikian, Sukma menerangkan, berdasar hasil pemeriksaan Dewan Etik MK, ada indikasi Patrialis melakukan pelanggaran etik sehingga dia bisa saja diberhentikan dengan tidak hormat. Lantaran itulah MKMK harus meresponnya dengan cepat. "Jadi begitu dihitung mundur disesuaikan dengan waktu pengunduran diri, diharapkan dalam enam hari MKMK harus beri putusan," katanya.



Di sisi lain, pemeriksaan berjalan cepat karena ada perubahan mekanisme terkait pemeriksaan yang dilakukan MKMK. Menurut Sukma, dahulu MKMK dituntut untuk mencari semua bukti terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim konstitusi. Namun sekarang, bukti-bukti itu sudah disiapkan Dewan Etik.

Dengan demikian, MKMK bekerja laiknya pengadilan. "Jadi kami sudah dapat beberapa poin, ibaratnya dari jaksa. Kami ini hakimnya. Di pengadilan etik dulu, semuanya dilakukan Majelis Kehormatan," papar Sukma.

Terlepas dari adanya surat pengunduran diri Patrialis Akbar dan adanya mekanisme pemeriksaan etik yang baru, Sukma juga menjelaskan pihaknya bergerak cepat lantaran MK akan disibukkan oleh sidang gugatan sengketa pilkada pada Maret mendatang. Karena itulah MKMK berpendapat, proses pemeriksaan etik terhadap Patrialis harus dilakukan secepat mungkin agar saat MK memeriksa sengketa Pilkada, hakim konstitusi sudah lengkap berjumlah 9 orang sehingga pemeriksaan bisa dilakukan oleh tiga pleno sekaligus.

"Karena dia (PA) dari unsur pemerintah, pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan seleksi. Maka dilakukanlah hitungan mundur, sebelum bulan Maret pemerintah harus punya hakim pengganti Patrialis Akbar karena dia pasti berhenti—apakah dia mengundurkan diri atau berheni berdasarkan Majelis Kehormatan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sedianya memberikan waktu selama 30 hari kepada MKMK untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Andai dalam kurun waktu 30 hari pemeriksaan itu belum selesai, MKMK diberi waktu lagi selama 15 hari untuk membuktikan ada-tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis.

Setelah itu barulah dilakukan pemeriksaan lanjutan, yang durasi waktunya 60 hari plus 30 hari andai pemeriksaan lanjutan itu belum membuahkan hasil. Namun ternyata MKMK mampu menyelesaikan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Patrialis Akbar lebih cepat dari yang ditentukan.

Pembentukan MKMK sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Kemudia, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar