Balada Hukum Habib Rizieq

Minggu, 14 Mei 2017, 15:00:00 WIB - Hukum

Ketua Bantuan Hukum Front (BHF) FPI Jabar Ki Agus Muhammad Choiri menjelaskan kepada media perihal pelimpahan kasus Habib Rizieq di Kejati Jabar Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/5). Tim BHF FPI Jabar mendatangi Kejati Jabar untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tentang pelimpahan berkas perkara Rizieq Shihab dari Polda Jabar ke Kejati Jabar. (ANTARA)

PENODAAN PANCASILA - Selain kasus dengan Forza, Rizieq juga masih diperiksa terkait Habib Rizieq Syihab disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran terhadap Orang yang Sudah Meninggal. Dua pasal sangkaan tersebut menjadi bahan penyidik untuk meminta keterangan Rizieq.

"Kasus-kasus yang sedang ditangani biar saja itu berjalan dan sedang diproses dalam penyidikan. Kita tunggu saja sampai di mana nanti, kapan akan ke JPU, biarkan berjalan," kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan tak ada perlakuan khusus terkait penanganan kasus yang melilit Habib Rizieq Syihab dan Munarman. Menurutnya, pihaknya juga tak membedakan perkara yang dilakukan Ahok dan Habib Rizieq. "Di mata hukum sama semuanya, tidak ada perbedaan. Semua yang dalam proses hukum perlakuannya sama. Kita tunggu saja perjalanan penyidikannya," ujar Rikwanto.

Terkait kasus penodaan Pancasila, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku siap menjadi saksi ahli dari Habib Rizieq Syihab terkait kasus dugaan penodaan Pancasila. Yusril mengatakan mempunyai pengetahuan yang cukup kuat terkait sejarah ketatanegaraan dan Pancasila.

"Dulu saya kuliah mengajar mata kuliah sejarah ketatanegaraan, pahamlah masalah ini. Maka dari itu, saya bisa menjernihkan persoalan terkait masalah kebebasan mimbar akademik," kata Yusril.

Yusril mengatakan bersedia memberikan keterangan persoalan yang menyangkut Habib Rizieq. Menurut dia, seharusnya ini tidak bisa dipidanakan. Ia menilai keterangannya dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengusut kasus tersebut. "Habib itu menulis tesis master di Universitas Kebangsaan Malaysia, dia menulis tentang Pancasila. Jadi dia punya pendapat kesimpulan di situ. Itu nggak bisa dipidanakan," ujarnya.

Menurut Yusril jika ada yang keberatan dengan tesis Rizieq, harusnya orang itu menulis tesis juga membantah dalilnya itu, bukan terus mau dipidanakan. "Apalagi kalau dia menulis tesis di Malaysia kemudian ditulis dalam bahasa Melayu dipertahankan di Malaysia, locus delicti-nya ada di mana, ini masalah juga. Jadi saya akan berikan keterangan yang mudah-mudahan, kalau sudah memberikan, ini kan atas laporan si Sukma (Sukmawati Soekarnoputri). Jadi saya pikir kalau saya sudah memberikan keterangan, mudah-mudahan menjadi bahan bagi polisi untuk gelar perkara kasus ini," kata Yusril.

Yusril juga mengatakan sering berkomunikasi dengan Habib Rizieq. Ia menilai Habib Rizieq adalah sosok yang tidak mempunyai pemikiran menyimpang mengenai Pancasila. "Kalau memang tidak cukup bukti, kan kasusnya bisa dihentikan. Menurut saya, si Habib Rizieq tuh nggak punya (pemikiran menyimpang), saya sering ngomong dengan beliau. Itu menurut saya sih lurus-lurus saja pikirannya," katanya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar