Menguji Taji Densus Antikorupsi

Selasa, 08 Agustus 2017, 14:00:00 WIB - Hukum

Penyidik unit tipikor Polres Blitar menggeledah salah satu koperasi di Talun, Blitar, Jawa Timur, Selasa (25/7). Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan uang tunai Rp133 Juta serta sejumlah dokumen yang diduga merupakan hasil korupsi Dana Hibah Revitalisasi Pasar Kementrian Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBN Tahun 2015 sebesar Rp900 Juta dengan potensi kerugian negara Rp250 Juta. (ANTARA)



TIDAK TUMPANG TINDIH - Menanggapi rencana pembentukan Densus Antikorupsi ini, mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji meyakini pembentukan lembaga itu tak akan tumpang tindih antara sesama penegak hukum. Kendati dalam hal ini Densus Antikorupsi bentukan Polri juga akan menggandeng kejaksaan.

Menurutnya adanya Densus Antikorupsi ini justru akan membuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa bisa lebih mudah.

"Nggak (tumpang tindih), itu kan tataran implementatif, kan lebih mempermudah penanganannya," kata Indriyanto di Kejaksaan Agung, Rabu (19/7).


Bahkan menurutnya koordinasi KPK dengan Kejaksaan dan Polri akan lebih mudah jika ketiganya dijadikan satu atap. Sebab untuk beberapa kasus pernah dilakukan hal yang sama. Apalagi KPK memang telah satu atap karena penyidiknya juga berasal dari kejaksaan dan kepolisian.

"Saya pikir jauh lebih baik kalau Densus Tipikor itu koordinasi antara polisi dan kejaksaan bisa ditempatkan di sana," ujarnya.

Indriyanto mencontohkan praktik koordinasi antarpenegak hukum, juga dilakukan di luar negeri. Sebagai midal Federal Bureau of Investigation (FBI) atau badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat saat menangani kasus khusus.

"Di sana seperti FBI untuk special case itu ada koordinasi join investigation, jadi wajar saja," kata Indriyanto.

Pendapat serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. KPK mengaku tak merasa tersaingi dengan rencana kehadiran Densus Antrikorupsi. Pihaknya justru mengapresiasi dengan kehadiran Densus Antikorupsi.

Justru Syarif menilai pembentukan Densus Antikorupsi akan meningkatkan efektivitas kerja kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Ia hanya berharap, Densus dapat dikelola dengan maksimal.

Ia bahkan berkeinginan di masa yang datang, KPK dan Polri bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.

"Sehingga KPK dapat melakukan koordinasi dan supervisi dengan baik," tuturnya.

Karena tak merasa disaingi, menurut KPK juga akan tetap bekerja seperti biasanya sesuai tugas dan fungsinya yang diatur Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar