PTUN Menangkan Keputusan Jokowi Soal Status Nonaktif Ahok

Jum'at, 19 Mei 2017, 13:30:00 WIB - Hukum

Warga antre berfoto dengan ´standing figure´ Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/5). Meski Balai Kota DKI Jakarta tutup karena hari besar Waisak namun trotoar di depan Balai Kota ramai dipadati warga yang ingin berfoto baik dengan "standing figure" Ahok-Djarot maupun karangan bunga dukungan bagi pasangan tersebut. (ANTARA)



SESUAI ARGUMEN REFLY HARUN - Putusan itu menguatkan argumen pakar hukum tata negara Refly Harun. Refly mengacu pada Pasal 83 Ayat 1 UU Tentang Pemerintahan Daerah, di mana pasal tersebut menyatakan seorang kepala daerah yang diancam paling singkat 5 tahun wajib diberhentikan sementara. Menurut Refly, Ahok diancam paling lama 5 tahun, bukan paling singkat.

Dakwaan Ahok dinilai tidak memenuhi unsur Pasal 83 Ayat 1 UU Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Refly menjelaskan mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156 a soal Penodaan Agama yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.


'Berdasarkan '5 tahun' tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan? Saya berbeda pendapat. Di dalam Pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan,' jelasnya.

Meski demikian, lanjut Refly, ada juga tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, terdakwanya bisa langsung dinonaktifkan dari jabatan gubernur. Namun, hal itu juga tidak bisa dikenakan kepada Ahok.

'Pasal tersebut sudah menyatakan secara spesifik untuk hal-hal tersebut, bahwa korupsi berapapun ancaman hukumannya akan diberhentikan sementara. Sama juga dengan tindak pidana terorisme, makar dan kejahatan terhadap NKRI,' kata Refly.

Untuk itu, Refly menegaskan dirinya tidak sependapat jika Pasal 83 UU Pemda itu diterapkan untuk menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI. 'Yang jelas dia bukan (melakukan) korupsi, makar dan terorisme,' katanya.

'Kalau memakai pendekatan hukum, saya mengatakan tidak ada alasan untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara (Ahok,-red). Tapi, kita tahu, soal Ahok ini adalah soal yang sangat politis dan tidak hanya soal hukum, antara yang pro dan kontra sama kuatnya. Tapi marilah kita melihat Pasal 83 ayat 1 (UU Pemda) itu secara jernih. Pendapat saya tidak ada alasan kalau berpatokan pada pasal itu. Tapi memang tentu Presiden Jokowi berada pada titik dilema, yang paling populer adalah menonaktifkan, karena dianggap akan netral. Kalau tidak menonatifkan dianggap tidak netral,' tambah Refly. (mfb/dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar