PTUN Menangkan Keputusan Jokowi Soal Status Nonaktif Ahok

Jum'at, 19 Mei 2017, 13:30:00 WIB - Hukum

Warga antre berfoto dengan ´standing figure´ Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/5). Meski Balai Kota DKI Jakarta tutup karena hari besar Waisak namun trotoar di depan Balai Kota ramai dipadati warga yang ingin berfoto baik dengan "standing figure" Ahok-Djarot maupun karangan bunga dukungan bagi pasangan tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menguatkan Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama. Saat ini Ahok telah menjalani kehidupan barunya di dalam tahanan Mako Brimob Depok Jawa Barat setelah hakim menyatakan dia bersalah.

Sebelumnya Usamah Hisyam dari Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggugat keputusan Jokowi ke PTUN Jakarta pada 12 April 2017. Selain Parmusi, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Para penggugat menilai Ahok seharusnya mundur dari kursi gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun sesuai Pasal 156 a KUHP.

Mereka berargumen bahwa Ahok harus diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 pada Undang-Undang 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Parmusi menilai Ahok layak diberhentikan lantaran sudah memenuhi ketentuan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Salah satu pasal yang didakwakan kepada Ahok yakni Pasal 156 a KUHP mengenai penodaan agama mengatur ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.



Namun kemudian argumen Parmusi tersebut ditolak oleh hakim. Hakim menilai argumen yang diajukan oleh Parmusi tidak bisa. Setelah melalui persidangan lebih dari 2 bulan, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut. "Mengadili, menyatakan eksepsi termohon tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon," kata majelis hakim yang dikutip gresnews.com dari website Mahkamah Agung (MA), Jumat (19/5/2017).

Duduk sebagai ketua majelis Roni Erry Saputro dengan anggota Oenoen Pratiwi dan Tri Cahya Indra Permana. Pembacaan vonis itu dilakukan pada Kamis (18/5) kemarin.

Untuk diketahui, polemik status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mencuat karena kasus penistaan Agama Islam. Terdakwa penistaan Agama Islam itu kembali aktif sebagai gubernur setelah menjalani masa cuti kampanye Pilgub DKI 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).

Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA. Menurutnya MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar