PT Garam Kembali Terbelit Kasus

Minggu, 11 Juni 2017, 14:00:00 WIB - Hukum

Kantor PT Garam (Dok. Kementerian BUMN)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nasib PT Garam rupanya sama 'asinnya' dengan rasa garam. Berkali-kali deraan kasus hukum menerpa perusahaan milik negara yang ditugasi mengatur tata niaga garam ini. Setelah sebelumnya terbelit kasus penjualan aset berupa tanah di Salemba, Jakarta, kini PT Garam terjerat kasus hukum lantaran ulah direktur utamanya, Achmad Boediono yang ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri lantaran dugaan menyalahgunakan izin importasi.

'Tersangka ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton,' kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/6).

Achmad Boediono ditangkap di rumahnya, daerah Pondok Gede, Bekasi, pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Agung menjelaskan, sebagai BUMN, PT Garam menerima penugasan dari Menteri BUMN untuk mengimpor garam konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam konsumsi nasional.

Namun sesuai Surat Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Kemeterian Perdagangan, yang diimpor oleh PT Garam adalah garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Kemudian, lanjut Agung, garam industri yang diimpor tersebut sebanyak 1.000 ton dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam cap SEGI TIGA G, dan dijual untuk kepentingan konsumsi. 'Sedangkan sisanya 74.000 ton di perdagangkan atau didistribusikan kepada 45 perusahaan lain,' jelas Agung.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Permendag 125 tahun 2015 tentang ketentuan importasi garam, importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. 'Sementara yang dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan atau memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat,' ucap Agung.

Atas kasus ini, Achmad Boediono diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3,5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Menurutnya, Bareskrim akan terus mendukung program Presiden Joko Widodo untuk swasembada pangan. Kasus ini dinilai akan melemahkan produksi garam dalam negeri. 'Bocornya garam industri untuk kepentingan konsumsi tentu akan melemahkan produksi garam petani dalam negeri, dan akan menghambat program nawacita presiden,' pungkas Agung.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka. 'Dari hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan 2 tersangka yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut,' ujar Agung Setya.

Penyidik juga masih mendalami dugaan pelanggaran dokumen yang menjadi dasar importasi tersebut. Adapun, Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU Tindak Pidana Korupsi serta UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam kaitan penyidikan perkara ini, tim Tipidksus melakukan penggeledahan terhadap gudang milik PT Garam. Sekitar 9 ton garam konsumsi cap Segi Tiga 'G' yang diproduksi PT Garam, ditemukan di gudangnya yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP, diketahui bahwa garam konsumsi tersebut terbuat dari bahan baku garam industri yang diimpor oleh PT Garam.

'Tentunya hal ini tidak sesuai dengan tulisan yang tertera pada label yang menerangkan garam tersebut berasal dari bahan baku lokal, sementara garam tersebut merupakan garam industri yang di Impor oleh PT Garam,' lanjut Agung.

Berdasarkan dokumen, PT Garam mengimpor garam industri tersebut tanggal 18 dan 22 April 2017. Selama periode tersebut, PT Garam telah mengimpor 75.000 ton garam industri. Polisi menduga, sebagian garam impor tersebut telah dipasarkan ke konsumen. 'Karena di TKP hanya ditemukan 4.150 ton garam industri,' cetusnya.

Dua perusahaan yang membeli garam dwri PT Garam telah diperiksa penyidik. Selain itu, penyidik juga memeriksa saksi baik dari PT Garam, Kementerian KKP selaku pemberi rekomendasi impor garam dan Kementerian Perdagangan selaku pemberi izin impor.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar