-
Revisi UU MK Rentan Dijadikan Alat Barter Politik
Jum'at, 28/08/2020 20:45 WIBMerasa Tak Dapat Keadilan, Advokat dan Warga Negara Nigeria Gugat UU MK
Selasa, 23/12/2014 12:30 WIBMeskipun Agbasi berstatus warga negara asing, seharusnya , menurut Didit, hak untuk memperoleh keadilan adalah wajib diberikan kepada Agbasi, karena hak tersebut adalah milik setiap orang, bukan hanya warga negara tertentu saja.
MK diminta tolak uji materiil pasal pembubaran parpol
Kamis, 20/10/2011 16:47 WIBPemerintah meminta kepada MK untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, "Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)."
Gugatan advokat soal UU MK kandas
Jum'at, 19/08/2011 18:09 WIBMenurut Alim, pada UU MK yang baru yakni UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal yang diujikan.
Pengamat UGM: Rakyat tak punya hak bubarkan Parpol
Rabu, 03/08/2011 18:45 WIBMenurut Fajrul, ketentuan dalam Pasal yang diujikan tersebut menjaga agar rakyat tidak teradu domba.
Demokrat dibubarkan, pemimpinnya dibuang ke Pulau Buru
Rabu, 03/08/2011 14:59 WIBKekecewaan terhadap partai penguasa (Partai Demokrat) dengan berbagai kasus membuat sejumlah golongan masyarakat menguji Undang-undang MK.
Ridwan Saidi cs akan ajukan pembubaran Partai Demokrat ke MK
Rabu, 03/08/2011 14:28 WIB"Karena Partai Demokrat berdasarkan berita dan pengakuan mantan kadernya telah melakukan pembobolan APBN dan ini berbahaya,"
Rakyat harusnya punya kewenangan bubarkan Parpol
Rabu, 03/08/2011 12:53 WIBMenurutnya, adanya Pasal 68 ayat (1) tersebut dinilai telah membatasi kedaulatan pemohon, karena disebutkan yang berwenang hanyalah pemerintah saja.
Akademisi uji materi UU MK
Jum'at, 29/07/2011 13:57 WIBSelain itu Saldi juga mempersoalkan ketentuan mengenai batasan MK tidak boleh melakukan ultra petita.
MK uji materi UU Mahkamah Konstitusi
Senin, 04/07/2011 14:23 WIBPermohonan ini diajukan Salim Alkatiri yang pada Pasal 10 ayat 1 huruf a mengatur kewenangan MK untuk menguji Undang-undang.