Runutan tersebut dianggap sebagai susunan rangkai panjang sebuah konspirasi untuk melakukan pembelaan dalam rangka membebaskan para koruptor dan melemahkan KPK.

Budia mengatakan kelompok relawan Projo tetap konsisten menolak pemberian remisi atau pengurangan hukuman kepada pelaku tahanan atau narapidana.

Yasonna menegaskan, adanya wacana revisi pengetatan remisi bukan berarti melunakkan persyaratan remisi.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan publik dan negara sudah menempatkan kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime.

DPR menilai, wacana kebijakan ini telah mengakomodir hak-hak para narapidana. Pemberian remisi seharusnya dapat menjadi hak bagi semua narapidana (napi) tanpa mendiskriminasi kasus di balik para napi tersebut.

Supriyadi menegaskan, sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak sejalan dengan PP yang mengatur soal pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa itu.

Pelaku korupsi harusnya mendapat perlakuan sama dengan narapidana narkotika, terlebih keduanya juga masuk kategori kejahatan luar biasa bersama dengan terorisme. Jika narapidana lainnya bisa dihukum mati, seharusnya pelaku korupsi juga harus diganjar hukuman yang sama.

Jadi, lanjut Menkumham, hukuman badannya tetap jalan, tetapi jangan hilangkan hak dia sebagai narapidana dalam pembinaan. Jadi ini harus kita koreksi sistemnya.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan pihaknya akan membuka pintu sebesar-besarnya akan adanya rencana diskusi tersebut.