Tito menyatakan ketiga elemen buruh meninggalkan lokasi unjuk rasa dan hanya KSPI yang tetap bertahan. Padahal semua elemen Gerakan Buruh Indonesia tetap bertahan melakukan unjuk rasa.

Komisi III DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) setelah melakukan fit and proper test, Kamis malam. Namun diyakini akan banyak tantangan kepolisian yang akan dihadapi Tito. 

Terkait agenda pemberantasan terorisme, Tito salah satunya memang sudah ditunggu oleh penuntasan penangkapan kelompok teroris Santoso di Poso.

Jika Wakapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi adalah Luthfi, maka akan tercipta kumpulan jenderal muda di jajaran petinggi.

Berbagai spekulasi pun bermunculan terutama menyangkut nasib Komjen Budi Gunawan yang merupakan salah satu perwira tinggi polisi paling senior yang masih aktif hingga saat ini.

Namun Boy menepis lompatan Tito akan membuat internal terbelah. Menurut Boy di Polri tak dikenal senioritas, yang ada loyalitas struktural dan hirarki komando.

Sementara harapan masyarakat sudah bertumpuk di pundak Tito Karnavian, DPR sendiri sepertinya masih melakukan tarik-ulur untuk melakukan proses fit and proper test.

Penunjukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) disinyalir tanpa melalui pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

Bila pemilihan calon Kapolri dipolitisasi akan berdampak dalam menjalankan tugasnya. Polri yang harusnya dapat menegakan hukum secara adil berpeluang ditunggangi kepentingan politik hingga tak lagi netral dalam bekerja.

Polri membutuhkan figur kapolri yang bisa membangun membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa polri makin profesional dan modern.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disinyalir akan kembali menjagokan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam ajang pencalonan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Juli mendatang.

Wacana perpanjangan  masa jabatan Kepala Kepolisian (Kapolri) Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti masih menjadi kontroversial.

Hanya saja, tak sedikit pula yang mengkritik kinerja Anang yang dinilai tak semoncer pendahulunya yaitu Komjen Budi Waseso yang berani mengungkap kasus besar seperti korupsi di Pelindo II. Bahkan boleh dibilang kasus tersebutlah yang membuat Buwas--panggilan akrab Budi Waseso-- justru terlempar dari kursi kabareskrim.

Selain memiliki nilai strategis sebagai pusat dari kepolisian negara, posisi kabareskrim juga dinilai strategis di tengah wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Seperti diketahui, pada 24 Juli mendatang, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga akan masuk usia pensiun.

Kali ini kontroversi merebak terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai landasan hukum perpanjangan masa pensiun kapolri itu.