Fakta yang disampaikan adalah aktivitas melaut, mulai dari persiapan melaut, saat melaut, pengolahan hingga proses penjualan mengalami berbagai tindakan yang mencederai hak-hak konstitusional nelayan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dinyatakan meningkat, tapi hal tersebut tidak dirasakan oleh nelayan. Penyebabnya pertumbuhan ekonomi tersebut justru banyak dinikmati investor asing.
Dia mengatakan, mafia perikanan selama ini bersumbunyi di balik elit birokrasi, elit partai politik, maupun oknum aparat keamanan, yang tumbuh-kembang mulai dari urusan perijinan hingga perdagangan ikan ke luar negeri.
Karena itulah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah dalam hal ini KKP bersikap transparan terhadap para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan nasional.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, di kampung-kampung nelayan, kata sejahtera masih jauh panggang dari api.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, kasus Thailand harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
Berdasarkan analisa Institute for Global Justice yang diolah dari ASEAN Statistical Year book 2012 diketahui bahwa nilai ekspor ikan Indonesia belum mampu melampaui Thailand dan Vietnam.
Pemerintah pimpinan SBY tidak pernah mengeluarkan kebijakan politik perlindungan dan pemberdayaan setingkat undang-undang dan pengalokasian anggaran yang sesuai kebutuhan.
Ada juga kasus yang diakibatkan oleh sengketa perbatasan dengan negara lain. Selain dengan Malaysia, kasus terbaru juga melibatkan sengketa perbatasan dengan Papua Nugini.
Tercatat, perempuan nelayan selama ini sudah menghasilkan beberapa produk hasil budidaya kelautan, seperti onde mangrove, kerupuk ikan, teh daun jeruju, udang dan ikan krispi, hingga kosmetik.
