Ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan risih dengan figur-figur jaksa yang reformis dan berintegritas serta tidak mencerminkan good government dan good governance. 

Jika benar ada ratusan kasus yang disidik, sampaikan ke publik kasusnya apa saja. "Jangan-jangan itu hanya klaim mereka saja," kata Wana.

Kata Boyamin, keberhasilan Kejaksaan Agung bukan dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani tapi menuntaskan hingga ke pengadilan. Ada banyak kasus-kasus besar yang tak jelas penangannya. 

Penanganan kasus-kasus baru yang hanya menyentuh level camat sangat disayangkan sebab ada kasus-kasus besar yang saat ini banyak dipertanyakan penanganannya oleh publik. 

Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung)  mengaku tengah mendalami kesaksian pedangdut Saipul Jamil soal adanya oknum Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemerasan Rp1 miliar dalam perkara Saipul.

Salah satu kasus terkait "bancakan" dana APBD yang saat ini tengah disidik Kejaksaan Agung adalah dugaan korupsi penyediaan sarana air bersih perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tahun anggaran 2007 hingga 2010.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah menghambat kinerja penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian. 

Kosongnya jabatan wakil jaksa agung menjadi tantangan reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan sebab unit-unit yang melakukan tugas reformasi birokrasi berada dibawah wakil jaksa agung.

Kejaksaan Agung mencium dugaan penyalahgunaan izin pembangunan Reklamasi Teluk Lampung. Reklamasi ini menabrak sejumlah aturan yang menguntungkan kelompok tertentu. Izin reklamasi ini sendiri ditandatangani Walikota Bandar Lampung Herman HN.

Masalah integritas jaksa menjadi isu penting dalam peringatan hari ulang tahun kejaksaan agung atau yang dikenal dengan nama Hari Bakti Adhyaksa ke-56 yang jatuh pada hari Jumat (22/7).

Setahun terakhir institusi Kejaksaan menjadi sorotan publik karena banyaknya temuan kasus jaksa memainkan perkara.

Masih belum banyak istansi atau lembaga pemerintah yang memanfaatkan keberadaan Jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan  hukum pemerintah.

Posisi Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia sejak Andhi Nirwanto pensiun dini pada Januari 2016, hingga kini dibiarkan kosong. Tak terlihat upaya dari Jaksa Agung HM Prasetyo mencari wakilnya.

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan tetap akan mengajukan PK meski hal itu sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan berpegang pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA).

Barang sitaan berbagai jenis kendaraan yang disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara, Rupbasan ini, teronggok begitu saja.