Meskipun Agbasi berstatus warga negara asing, seharusnya , menurut Didit, hak untuk memperoleh keadilan adalah wajib diberikan kepada Agbasi, karena hak tersebut adalah milik setiap orang, bukan hanya warga negara tertentu saja.

Pemerintah meminta kepada MK untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, "Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)."

Menurut Alim, pada UU MK yang baru yakni UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal yang diujikan.

Menurut Fajrul, ketentuan dalam Pasal yang diujikan tersebut menjaga agar rakyat tidak teradu domba.

Kekecewaan terhadap partai penguasa (Partai Demokrat) dengan berbagai kasus membuat sejumlah golongan masyarakat menguji Undang-undang MK.

"Karena Partai Demokrat berdasarkan berita dan pengakuan mantan kadernya telah melakukan pembobolan APBN dan ini berbahaya,"

Menurutnya, adanya Pasal 68 ayat (1) tersebut dinilai telah membatasi kedaulatan pemohon, karena disebutkan yang berwenang hanyalah pemerintah saja.

Selain itu Saldi juga mempersoalkan ketentuan mengenai batasan MK tidak boleh melakukan ultra petita.

Permohonan ini diajukan Salim Alkatiri yang pada Pasal 10 ayat 1 huruf a mengatur kewenangan MK untuk menguji Undang-undang.