Tetapi tampaknya belum ada sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait hal ini.

Hingga kini, partai yang menolak diketahui terdiri dari tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS, di akhir perkembangan, PAN pun mulai mengisyaratkan penolakan. 

Saat kepemimpinan Pelaksana tugas KPK yang dikomandoi Taufiequrrachman Ruki, ada semacam perjanjian dengan pemerintah untuk menyetujui revisi UU KPK.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan tetap menolak rencana revisi Undang-Undang KPK. Ibas mengatakan, penolakan revisi UU KPK dilakukan karena fraksinya menduga upaya revisi akan berdampak pada upaya pelemahan wewenang KPK.

Sekarang ini UU KPK belum perlu untuk dilakukan perbaikan apalagi melihat index persepsi korupsi yang dimiliki Indonesia masih peringkat 88 dari 168 negara.

Secara lengkap, revisi menambahkan beberapa poin, yakni misalnya pada Pasal 32 dimana pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik.

Jika ingin mendorong KPK yang kuat, maka seharusnya parpol di parlemen menolak revisi UU KPK seperti yang dilakukan Gerindra.