-
Perludem Apresiasi Gugatan Rizal Ramli Hapus Presidential Threshold ke MK
Kamis, 08/10/2020 15:04 WIBPerlu Kesepahaman Pengusaha dan Pekerja Mengenai Waktu dan Cara Pembayaran THR
Kamis, 14/05/2020 16:01 WIBPresiden Teken PP Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS
Selasa, 13/06/2017 14:34 WIBPresiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP), yaitu untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pencairan THR dan gaji ke-13 akan diberitahukan dalam waktu dekat ini.
"Bapak Presiden sudah tanda tangan (PP). Nanti akan segera diumumkan," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).
Setelah diterbitkannya PP, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum tambahan pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13. Penerbitan PMK akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"PMK kita siapkan secepat mungkin," ujar Sri Mulyani.
Meraka yang berhak mendapatkan gaji ke-13 dan THR adalah PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, peneriman pensiun dan tunjangan, pimpinan dan pegawai non PNS pada lembaga non struktural.
Untuk PNS aktif, besaran THR sesuai gaji pokok, sedangkan gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Sedangkan untuk pensiunan menerima gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok.
Dana yang diperlukan pemerintah pada 2016 totalnya Rp 17,9 triliun. Dengan rincian gaji ke-13 sekitar Rp 6,5 triliun, pensiun ke-13 Rp 6,2 triliun, dan THR sebesar Rp 5,2 triliun. (dtc/mfb)Menaker Bikin Posko Pastikan Perusahaan Bayar THR
Sabtu, 03/06/2017 21:10 WIBMenteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, meminta perusahaan cairkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Hanif akan memastikan tidak ada perusahaan yang melanggar.
"THR itu kan hak dari pekerja. Nah kalau hak itu kan enggak perlu didiskusikan, tapi bayarkanlah hak itu untuk para pekerja," kata Hanif ditemui di acara Peringatan Pancasila, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Sabtu (3/6).
Lalu bagaimana jika ada perusahaan yang bandel dan tidak membayar THR tepat waktu?
"Kami siapkan posko dan satuan tugas di pusat maupun di daerah untuk monitoring pelaksanaan mengenai pembayaran THR itu. Jadi kalau nanti ada masalah dan mau mengadu nanti silakan itu melalui disnaker," ujarnya. (dtc/mfb)Menguatnya Usulan Penyederhanaan Partai
Minggu, 24/07/2016 21:00 WIBWacana menaikkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) kembali mencuat.
Dahlan Instruksikan BUMN Beri THR Dua Minggu Sebelum Lebaran
Rabu, 25/06/2014 15:00 WIBDahlan menambahkan dengan adanya kebijakan tersebut kegiatan pulang kampung masyarakat tidak mendekati hari-hari terakhir lebaran.
LBH Jakarta: Menakertrans Berbohong!
Minggu, 26/08/2012 00:01 WIBLBH Jakarta menganggap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah membohongi buruh.
Rawan Rampok THR, Polisi Sediakan Pengawalan Cuma-Cuma
Minggu, 05/08/2012 15:01 WIBPolisi menyediakan pengawalan cuma-cuma bagi masyarakat atau nasabah perbankan yang akan mengambil uang di ATM/bank dengan jumlah besar untuk keperluan tunjangan hari raya.
"Parliamentary Threshold" masuki bahasan terakhir
Selasa, 04/10/2011 10:28 WIB"Masalah krusial dalam RUU Pemilu seperti mengenai ambang batas atau parliamentary threshold, akan dibahas setelah seluruh substansi lainnya dalam RUU Pemilu selesai dibahas," kata Arif di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/10).
Penjaga warung juga harus dapat THR
Rabu, 10/08/2011 17:45 WIBChusnunia mengatakan, besaran THR yang wajib dibayarkan adalah satu bulan upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.