Direktur PT Hardaya Inti Plantation, Totok Lestiyo,,terdakwa kasus dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kepala sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah baru saja menjalani sidang pertama di pengadilan Tipikor, Kamis (24/10).
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyebarkan rilis pada hari ketika pengusaha Hartati Murdaya divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/2/2013).
Butir nota pembelaan kubu Hartati Murdaya dikemas dalam ´Nota Pembelaan untuk Menemukan Keadilan. Masih Adakah Keadilan? Air Susu Dibalas dengan Air Tuba.´
"Kami meminta majelis hakim menunda sidang pleidoi ini dikarenakan ketidakberdayaan kami menyusun pleidoi akibat akses ke kantor yang terhambat banjir."
"Saya datang ketika Buol masih dalam kondisi mengenaskan. Tetapi saya tidak mundur karena sebagai bangsa Indonesia saya masih mau membangun Buol yang masih sangat miskin sekaligus kita juga pengabdian terhadap agama."
Yang memberatkan Hartati adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak terus terang atas perbuatannya, tidak optimalnya investasi di Indonesia bagian timur Bupal, perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak sehat seharusnya bisa digunakan untuk masyarakat setempat untuk kehidupan sosial.
Jaksa mendakwa Hartati dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.
Hal-hal memberatkan Amran adalah dia tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal, melawan saat penahanan, berbelit-belit dalam persidangan, dan sebagai kepala daerah tidak memberikan teladan.
Menurut Ibrahim, Hartati telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Buol sebanyak 3.672 orang pekerja tetap dan 2.500 orang pekerja harian di mana 90 persen adalah warga asli Buol.
