JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Istri auditor BPK Ali Sadli, Wuryanti Yustianti seputar pendapatan suaminya. Wuryanti menyebutkan gaji suaminya sekitar Rp 15 juta per bulan ditambah pendapatan dari bisnis angkot.

"Ada tambahan juga Rp 3-5 juta. Kalau gaji suami seluruhnya Anda tahu?" tanya jaksa kepada Wuryanti dalam sidang dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/1).

Wuryanti mengaku tak mengetahui pendapatan pasti dari sang suami. Jaksa menanyakan soal sumber pendapat lain dari Ali. Wuryanti menyebut ada usaha angkot yang sudah sejak 2005 dimiliki suaminya.

Selanjutnya, jaksa menanyai soal deretan mobil mewah yang dimiliki Ali. Wuryanti pun membenarkan ada sekitar 3 mobil yang biasanya diparkir di carport rumahnya. Mobil dirinya, anak dan suaminya.

Ia menyebut mobil yang dipakainya Mercedes Benz C250, sedangkan Mercedes Benz lainnya dipakai anaknya. Selain itu, Wuryanti menyebut Rubicon dibeli Ali secara kredit.

Sebagai informasi, selain auditor BPK Rochmadi Saptogiri, jaksa KPK juga menyebut auditor BPK Ali Sadli melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat menerima gratifikasi uang Rp 10,5 miliar. Uang tersebut dibelikan tanah, bangunan dan kendaraan bermotor.

Selain mobil, jaksa menanyakan harga rumah yang dimiliki Ali di Kebayoran Symphoni Blok J/03 Bintaro. Wuryanti menyebut rumah itu senilai Rp 3,8 miliar. (mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nama dua politikus Partai Golkar, Ade Komarudin (Akom) dan Setya Novanto (SN), muncul dalam persidangan perkara suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendes PDTT. Nama keduanya muncul dalam hasil sadapan KPK.

Awalnya, jaksa KPK menanyakan tentang kata ´umpetin´ dalam sadapan rekaman percakapan antara Apriyadi Malik alias Yaya (Dirut PT Ragta Dra Advertising). Kemudian, ada nama Akom dan SN yang muncul.

"Ini Akom itu siapa?" tanya jaksa KPK pada Yaya dalam sidang lanjutan terdakwa auditor BPK Ali Sadli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

"Ade Komarudin," jawab Yaya.

Kemudian, jaksa menanyakan apakah ada kaitan Akom dengan kasus yang menjerat Ali Sadli. Yaya mengaku tidak ada.

"Oh nggak (ada kaitan Akom dengan kasus), cuma teman aja," jawab Yaya.

Nama Akom itu muncul dalam rekaman percakapan antara Yaya dengan kakak ipar Ali Sadli bernama Yanuar. Percakapan itu tertanggal 26 Mei.

Berikut isi percakapan yang ditampilkan jaksa dalam persidangan:

Yanuar: Akom tadi telpon juga.
Yaya: Heeh..iya, Akom saya kasih tau.
Yanuar: Iya terus ee kita mau bantu gimana ya, kaya-kaya begini kan.
Yaya: Iya
Yanuar: OTT susah juga bos
Yaya: Sebenarnya bukan buat Ali itu kan, bukan, Ali juga enggak tahu.
Yanuar: Iya. Iya tapi kan faktanya itu susah
Yaya: Iya sih. Iya hooh
Yanuar: Di kamarnya Ali gitu loh.
Yaya: Iya
Yanuar: Ini susah kalo begitu
Yaya: Heeh
Yanuar: Kecuali kaya SN ya
Yaya: Iya
Yanuar: Iya belut, belut,
Yaya: Iya belut bener bener belut
Yanuar: Iya
Yaya: Heeh itu gimana ya, menurut lu gimana? Kita harus buat apa? Menurut lu?
Yanuar: Makanya itu
Yaya: Hah?
Yanuar: Makanya itu
Yaya: Belum tahu nih bang, makanya bingung juga kan.
Yanuar: Iya, gimana. Ini katanya dikirim ke tempat (suara tidak jelas)
Yaya: Hah?
Yanuar: Mobil
Yaya: Iya! Makanya itu, aku mau tanya itu. A apa diumpetin ke mana apa bagaimana gitu.
Yanuar: Oh iya diumpetin, iya dimana gitu. Ada gudang ga dia (suara tidak jelas)
Yaya: Gak ada itu.

Jaksa kembali menanyakan tentang maksud dari kata ´umpetin´. Namun Yaya mengaku lupa.

"Ini apa yang diumpetin?" tanya jaksa lagi.

"Saya lupa," jawab Yaya.

"Eh jangan semudah itu bilang lupa. Saksi sudah disumpah. Kami ada konsekuensi pidananya besar jangan semudah itu sejak awal sudah diingatkan. Kami bantu saksi bilang lupa. Sebelumnya Pak Yanuar bilang umpetin. Nah itu surat BPKB," ucap jaksa.

 Di awal sidang, Apriyadi Malik alias Yaya tak mengakui berupaya menyembunyikan mobil milik auditor BPK Ali Sadli. Namun, setelah dicecar jaksa KPK, Yaya akhirnya mengakuinya.

Awalnya, jaksa KPK membeberkan percakapan antara Yaya dan kakak ipar Ali, Yanuar. Dalam percakapan itu, ada kata ´umpetin´.

"Ini apa yang diumpetin?" tanya jaksa kepada Yaya dalam sidang lanjutan terdakwa Ali Sadli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

"Saya lupa," jawab Yaya.

Kemudian, jaksa kembali mencecar Yaya soal kata ´umpetin´ tersebut. Sebab, sebelumnya, ada soal BPKB dalam pembicaraan Yaya dengan Yanuar.

"Saksi ini kaitannya apa BPKB kaitannya dengan dokumen apa. Sambungin apa yang di atas tiba-tiba kok muncul BPKB soal apa? Saksi ngomong kok ini mobil. Sebelumnya Yanuar ngomong mobil. Jangan semudah itu saksi bilang lupa," cecar jaksa.

"Nggak tahu mobil mau diumpetin di mana," kata Yaya.

"Apa yang diumpetin?" tanya jaksa.

"Ya mobil itu," kata Yaya.

"Makanya jangan ngeyel, mobilnya siapa?" kata jaksa.

"Mobilnya Pak Ali," kata Yaya akhirnya mengaku.

Tak berhenti di situ, jaksa menanyakan tentang alasan Yaya menyembunyikan mobil Ali. Yaya mengatakan ada 5 mobil Ali di rumahnya, tapi yang diketahuinya milik Ali hanya 3.

"Nggak ada alasan apa-apa. Bukan saya yang mau umpetin Pak. Ini telepon sama Yanuar," ujar Yaya.

Ketika dimintai tanggapan, Ali menyebut keputusan menyembunyikan mobil merupakan kesepakatan antara istrinya, Yanuar, dan Yaya. Ali menyebut alasan mobil itu disembunyikan adalah khawatir, tanpa menjelaskan maksudnya.

"Ya kan tahu kadang istri cerita waktu berkunjung. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi teman-teman saya ini nggak paham apa yang dikerjakan itu. Tapi kalau mereka khawatir saya aneh-aneh," kata Ali. (dtc/mfb)

Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudarsono Hardjosoekarto menepis pernyataan auditor BPK Eddy Moelyadi dalam persidangan kasus korupsi suap opini wajar tanpa pengecualian(WTP). Dengan tegas, ia mengatakan DPD tidak pernah memaksa hasil audit BPK untuk mendapatkan WTP.

"Karena tertib administrasi keuangan dan kegiatan anggota DPD dilaksanakan dengan disiplin, oleh anggota dan jajaran Kesekjenan, maka tidak pernah ada pimpinan DPD, yang sudah berganti beberapa kali, yang merisaukan proses dan hasil pemeriksaan BPK," ujar Sudarsono kepada wartawan, Rabu (27/9).

"Apalagi mengintervensi ke BPK. Saya jamin selama ini tidak pernah ada," lanjutnya.

Sudarsono pun menjelaskan beberapa alasan DPD layak mendapatkan WTP. Pertama, sepanjang pemeriksaan BPK itu, tidak pernah ada temuan awal yang mengkhawatirkan.

"Semua temuan awal selalu dapat dijelaskan (disanggah) dengan dokumen pendukung atau administratif lainnya. Karena itu, DPD selalu mendapat opini WTP, sejak awal berdiri," jelas Sudarsono.

Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban yang terlambat, Sudarsono menjelaskan dokumen tersebut bisa dipenuhi sebelum berakhirnya periode pemeriksaan.

"Kalau dikatakan dokumen pertanggungjawaban yang terlambat, itu sudah dijelaskan oleh Pak Eddy bahwa itu bukan materiil dan memang selama ini dokumen itu selalu kami penuhi sebelum berakhirnya periode pemeriksaan," terang dia.

Lebih lanjut Sudarsono memaparkan bahwa dokumen pertanggungjawaban kegiatan anggota DPD berbeda dengan DPR. Untuk DPD, menurutnya, selalu dilengkapi administrasi surat-menyurat dan foto kegiatan.

"Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban kegiatan anggota, harus dibedakan antara apa yang dilakukan oleh anggota DPD dengan anggota DPR. Kalau laporan kegiatan anggota DPD selalu dilengkapi dengan administrasi surat-menyurat kegiatan, foto kegiatan, laporan tertulis, dan kuitansi," ucap dia.

"Hal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PURT. Apabila anggota DPD tidak melengkapi syarat ini, dana tidak dicairkan oleh bagian keuangan," tambah Sudarsono.

Sebelumnya diberitakan, anggota Auditor VII BPK Eddy Moelyadi menyatakan DPR diberi penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) agar Fahri Hamzah dan Ade Komarudin (Ketua DPR saat itu) tidak marah. Dia juga menyinggung soal audit terhadap DPD.

Hal itu terungkap ketika jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy. Dia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

"Adalah depan DPR, tetapi saya bilang jangan turun opininya karena Akom bisa marah, Fahri marah, BKKBN opini WDP, DPD agak berat kalau untuk WDP, saya meminta untuk DPR dan MPR untuk WTP agar bisa amendemen," terang jaksa membacakan BAP Eddy saat sidang perkara suap opini WTP Kemendes, Rabu (27/9).

"Permasalahan pokok DPD adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tambahan honor kepegawaian dan sudah dikomunikasikan ke Sekjen maksudnya adalah keterlambatan pemberian bukti pertanggungjawaban, hal ini terjadi pada DPD maupun DPR," sambungnya. (dtc/mfb)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kepala sub auditoriat III B 2 BPK Ali Sadli selama 9 jam. Ali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito.

Saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 19.47 WIB, Ali tak mau menjawab saat ditanya mengenai uang Rp 1,145 miliar yang ditemukan di ruangan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri.

"Wah, jangan tanya saya," kata Ali sadli di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Ali menjalani pemeriksaan bersama dengan dua tersangka lainnya, Rochmadi Saptogiri dan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo. Jarot sudah keluar terlebih dulu dan memilih tidak berkomentar saat ditanya wartawan. Sementara Rochmadi hingga kini masih menjalani pemeriksaan.

"Penyidik masih mendalami bagaimana proses pembicaraan pihak-pihak terkait yaitu Kemendes dengan auditor BPK, untuk membicarakan terkait proses pemeriksaan laporan keuangan di Kemendes tahun 2016 dan siapa saja pihak-pihak yang diduga berkontribusi untuk menberikan dana yang diindikasikan suap tersebut," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengenai pemeriksaan hari ini.

Dalam kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli, Jarot Budi Prabowo, dan Sugito.

Rochmadi diduga menjadi penerima suap. Perantara penerimanya adalah Ali Sadli. Sedangkan perantara pemberinya diduga Jarot Budi Prabowo, dengan tersangka pemberi utamanya adalah Sugito.

Suap diberikan terkait pemberian predikat WTP BPK atas laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei 2017. (dtc/mfb)