Tetapi tampaknya belum ada sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait hal ini.

Hingga kini, partai yang menolak diketahui terdiri dari tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS, di akhir perkembangan, PAN pun mulai mengisyaratkan penolakan. 

Saat kepemimpinan Pelaksana tugas KPK yang dikomandoi Taufiequrrachman Ruki, ada semacam perjanjian dengan pemerintah untuk menyetujui revisi UU KPK.

Sekarang ini UU KPK belum perlu untuk dilakukan perbaikan apalagi melihat index persepsi korupsi yang dimiliki Indonesia masih peringkat 88 dari 168 negara.

Secara lengkap, revisi menambahkan beberapa poin, yakni misalnya pada Pasal 32 dimana pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik.

Jika ingin mendorong KPK yang kuat, maka seharusnya parpol di parlemen menolak revisi UU KPK seperti yang dilakukan Gerindra.

Ketidakhadiran pimpinan KPK karena mereka tidak ingin terjebak dalam alur yang telah disiapkan para anggota dewan.

Proses pembahasan revisi UU KPK di DPR tidak melebar ke arah mengebiri kewenangan KPK. Bila pembahasan DPR melebar, dikhawatirkan akan mereduksi kewenangan KPK.