Kasus reklamasi di Teluk Jakarta, belakangan ini dampak buruknya sudah mulai dirasakan nelayan tradisional khususnya disekitar Pulau C dan D yang merupakan wilayah basis budidaya kerang di Teluk Jakarta.
Aksi penolakan oleh masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan hingga saat ini masih menggantung statusnya.
Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi ajang Menteri Susi Pudjiastuti mengadukan soal sulitnya membendung aksi reklamasi pantai di teluk Jakarta. Tentu, disamping keluhan lain soal perikanan dan kelautan.
Staf Riset dan Kebijakan Koalisi Perkotaan Jakarta A Masaiko menyampaikan, survei yang dilakukan dalam periode Februari-Mei 2015 itu bertujuan untuk mengetahui pandangan warga Pluit tarhadap proyek reklamasi pantai Pluit.
Marthin menegaskan, arah kebijakan proyek reklamasi pantai Pluit harus dipahami sepenuhnya agar masyarakat khususnya nelayan tradisional tidak dirugikan.
Izin reklamasi Pulau G di Pantai Pluit Jakarta Utara untuk proyek pembangunan Pluit City oleh PT Muara Wisesa Samudra (anak usaha Agung Podomoro Land, Tbk/APLN yang sahamnya dimiliki melalui PT Kencana Unggul Sukses) dinilai cacat secara hukum. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengeluarkan izin itu melalui Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 pada 23 Desember 2014 dinilai telah menyalahi kewenangan.
Untuk diketahui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan izin reklamasi pantai Pluit, Jakarta kepada Agung Podomoro Group. Izin ini dipermasalahkan lantaran izin reklamasi bukan merupakan wewenang kepala daerah tapi kementerian kelautan.
Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, dampak dari reklamasi pantai Pluit untuk pembangunan Pluit City ini adalah akan ada penggusuran besar-besaran terhadap perumahan masyarakat pesisir dan nelayan.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang berjanji akan persulit izin kalangan pengusaha yang ingin membangun reklamasi pantai. Hal ini untuk menjaga hak-hak masyarakat nelayan.
Rencana reklamasi Pantai Pluit Utara Jakarta terus ditentang. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan mendukung desakan DPR terkait pembatalan surat keputusan izin reklamasi pantai.
Jika pembangunan proyek tersebut berlangsung maka masyarakat pesisir dan nelayan akan berpotensi kehilangan zona wilayah ekonomi dan karakter sosial budaya.
