Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, sikap DPR yang tidak memaksakan pembahasan RUU KUHAP selesai dalam periode ini sudah tepat. Sebab jika dipaksakan ICJR ragu DPR dan pemerintah mampu menyelesaikannya dengan tetap menjaga kualitas dari produk legislasi tersebut.

Tulisan ini akan mengulas secara khusus dua hal baru ini, mencoba melihatnya secara kritis untuk mengetahui apa maksud dan tujuan konsep baru ini serta sejauh mana dampaknya.

Sementara, kata Bambang, pembahasan RUU KUHAP masih sangat panjang. Untuk saat ini saja Panja baru sampai pada tahap mendengarkan penjelasan pemerintah selaku pengusul dari revisi RUU itu. Bambang mengatakan belum ada pembahasan rinci dan menyeluruh atas usulan dari pemerintah itu.

Tulisan ini akan mencoba meninjau secara singkat lamanya masa penahanan dalam RUU KUHAP dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan menilainya dari standar hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Dengan membaca dan membandingkannya maka kemudian kita dapat menilai, benarkah lamanya masa penahanan dalam RUU KUHAP akan melemahkan pemberantasan korupsi?

Polemik tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014 telah menyulut polemik di masyarakat. RUU tersebut dinilai mengebiri kewenangan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Mahkamah Agung (MA), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sebagainya.

Polisi dituding ada dibalik desain rumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini ditentang sejumlah pihak karena dinilai mengancam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebenarnya seperti apakah perumusan RUU KUHAP yang digadang-gadang sebagai revisi KUHAP lama yang dinilai telah ketinggalan jaman dan terlalu berkiblat pada hukum kolonial. Gresnews.com mencoba mewawancarai Profesor Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus naskah Akademik RUU KUHAP tersebut sejak 1999, dan melontarkan sejumlah pertanyaan terkait keberatan publik soal muatan dari KUHAP tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (19/2) secara resmi berkirim surat kepada tiga lembaga negara yakni Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebuah perkara, akan naik ke tingkat penyidikan berdasarkan laporan, salah satunya laporan polisi. Apalagi saat ini, ada sistem target yang harus dicapai oleh polisi di daerah. Kemungkinan rekayasa dengan aturan baru akan makin besar.

Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) merilis  nama-nama anggota DPR yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Namun mereka saat ini duduk di Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hujatan publik atas pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berbahaya karena mengandung muatan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat telingga anggota DPR memerah.

Muatan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai telah disusupi "penumpang gelap" kepentingan koruptor lewat penyelenggara negara.

Terkait keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pembahasan RUU KUHAP, kata Eva, KPK diharapkan segera membahas masalah itu dengan lembaga negara lain. Ia juga menyayangkan sikap dan komentar KPK yang seolah-olah menyampaikan pandangannya melalui LSM.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mensinyalir ada pesanan kepentingan tertentu dalam perumusan RUU KUHAP dengan menghilangkan ketentuan penyelidikan dan sejumlah pasal tertentu dalam aturan KUHAP yang baru.

Meski demikian mantan perwira menengah polisi itu tidak setuju jika ketentuan penyelidikan dihilangkan dari RUU KUHAP. Bambang mengusulkan, ketentuan penyelidikan tetap ada tetapi pelaksanaanya harus diawasi dengan ketat, khususnya oleh hakim komisaris.