Secara umum peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa anak disebutkan telah dewasa apabila telah berusia di atas 18 tahun.

Machasin menjelaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dia khawatir dengan semakin ramainya isu ini diperbincangkan publik, mereka-mereka yang ingin menikah dengan pasangannya yang beda agama justru bakal semakin mengalami kesulitan.

Pemohon uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan pernikahan beda agama agar diakui di Indonesia mengubah petitumnya.

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mengajukan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). YKP menilai, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan usia nikah minimal 16 tahun bagi perempuan terlalu beresiko untuk masa pertumbuhan.

Pembubaran perkawinan berdasarkan KUHPerdata dapat terjadi karena beberapa hal tertentu. Apa saja hal-hal yang membubaran perkawinan?

Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang menikahi Warga Negara Indonesia (WNI) disebut perkawinan campuran. Pasal 57 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perzinaan secara singkat dijelaskan sebagai suatu perbuatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan hubungan suami istri, di mana salah satu dari mereka atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan atau hal ini lebih dikenal dengan istilah selingkuh.

Sepasang suami istri - yang melaksanakan perkawinan secara siri - memiliki anak sebagai buah cinta mereka. Bagaimana status hukum dari anak tersebut?

Meski permohonannya dikabulkan dalam pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak Machica Mochtar adalah anak kandung Moerdiono tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara era Orde Baru itu telah meninggal dunia.

Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Praktisi Hukum Indonesia (ISPHI)  Fredrich Yunadi menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian undang-undang tentang perkawinan tidak menyinggung materi perkara dan terkesan membaur dengan perasaan kasihan.