Masih bingung soal Hak Asuh Anak? Bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya? Bagaimana kedudukan suami dan istri dalam kasus-kasus semacam ini? Video ini menjelaskan secara ringkas dan jelas.

Untuk menuntut harta gono-gini, dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun melalui pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai.

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh baik suami maupun istri sejak dilakukannya perkawinan. Harta bersama dikecualikan dari warisan atau hadiah, artinya, harta yang ada baik dari suami maupun istri sebelum berlangsungnya pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing.

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada pengadilan negeri, sedangkan termohon adalah pihak yang dituntut untuk memenuhi permohonan dari pemohon.

"Saya mau hak asuh penuh karena anak masih di bawah umur 12 tahun. Lagi pula kalau secara Islam anak itu ikut ibunya."

"Dalam pandangan teori perilaku, daya tarik alternatif inilah yang menjadi salah satu alasan bercerai perempuan sebagai faktor kontrol terhadap perilaku, sehingga sangat berkaitan dengan keyakinan mudah atau tidaknya perceraian diwujudkan," ungkap Asniar.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menerima pengaduan 2.518 kasus perceraian selama 2011. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2010 yang mencapai 1.634 kasus. "Akibat perceraian tersebut 3.896 anak terpaksa terpisah dari pengasuhan salah satu orang tuanya."

Sejak 22 Desember 2011, Andi mendekam dalam penjara LP Pondok Bambu. Ia yang sehari-hari mengasuh enam keponakanya yang yatim itu meminta keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Saya tahu negara ini tidak pernah adil. Tapi kenapa saya korbannya. Salah saya apa," kata Andi.

“Sidang seharusnya mendengarkan keterangan ahli dari pemohon, namun pemohon atau kuasanya tak ada yang hadir sama sekali. Sidang ditunda pada 20 September 2011,” kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Menurut Chairunnisa, bahwa pengajuan permohonan ini untuk melindungi kasus serupa yang mungkin dialami oleh banyak wanita di Indonesia.