DPR menargetkan pengesahan 25 Daerah Otonomi Baru (DOB) selesai tahun ini. Pengesahan DOB diharapkan dapat menjadi jalan pembangunan berkeseluruhan di seluruh Indonesia.

Kericuhan bertambah setelah masyarakat Papua yang hadir dalam sidang itu juga tak terima keputusan pimpinan untuk menunda pengesahan.

Selain itu pemerintah harus cermat dalam mengkaji wilayah baru itu karena tidak semua wilayah yang dimekarkan siap secara struktur dan infrastruktur. Ketidaksiapan itu karena tiap daerah belum mempunyai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia memadai. "Kita harus cermat, karena kalau sampai keliru hasilnya akan keliru," kata Salim.

Rencana pemekaran daerah baru itu tidak mempertimbangkan kesejahteraan orang asli Papua. Apalagi mengingat kualitas Sumber Daya Manusia orang asli Papua masih sedikit untuk memenuhi struktur pemerintahan di wilayah otonomi baru. Akibatnya, posisi-posisi tersebut diisi oleh orang-orang pendatang dari luar Papua.