OPSI mempertanyakan dasar dan alasan penunjukkan komisaris tersebut, sebab tidak ada proses penilaian dan alasan yang objektif pengangkatan komisaris tersebut.

Selain itu, pendemo juga menolak upah murah, sistem outsourcing dan buruh kontrak. Rencananya buruh akan melanjutkan aksinya dengan long march ke depan Istana Negara.

Narasumber dalam diskusi ini adalah Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPI), Nur Suhud (Anggota Komisi IX DPR), Timbul Siregar (Sekjend Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI), dan Arie Ariyanto (Koordinator Penelitian Partisipasi Indonesia).

Elsam akan mengadakan diskusi dengan tema ´Kerja Kontrak-Outsourcing dan Perlindungan Hak Pekerja.´ 

Lawan aksi-aksi premanisme yang digawangi oleh pemilik modal dengan membangun persatuan antar seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di berbagai kota.

Kelima jenis pekerjaan itu adalah cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan.

"Saya minta seluruh pemerintah daerah mencabut izin operasional pengerah tenaga outsourcing yang tidak taat UU No 13 dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemda harus mencabut izin operasionalnya karena penerbitan izinnya ada di pemda."

"Saat ini keberadaan Rumah Sakit umum dirasakan sangat diperlukan guna meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Karyono di Jakarta, Senin (24/9)

Mereka akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika pemerintah presiden dan Badan Usaha Milik Negara tidak bersedia melaksanakan putusan MK tersebut dengan cara tidak membuat peraturan pelaksananya.