-
BRG Akan Pastikan Kebakaran Hutan Terjadi di Lahan Perusahaan atau Masyarakat
Jum'at, 04/08/2017 12:58 WIBMenggugat Pasal Pembakar Hutan ke MK
Senin, 29/05/2017 12:31 WIBMenurut Refly, ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. "Setiap norma hukum harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum yang berkeadilan.
Jokowi Sarankan Menteri LHK Minta Bantuan KPK Usut Kebakaran Hutan
Selasa, 06/09/2016 21:28 WIBKapolri Minta SP3 Kasus Kebakaran Hutan di Mabes
Senin, 05/09/2016 23:32 WIBKebakaran Hutan dan Lahan Kembali Mengancam
Minggu, 21/08/2016 15:00 WIBAncaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Penanganan Kasus Karhutla oleh Polisi Tidak Transparan
Senin, 15/08/2016 09:00 WIBAparat penegak hukum, terutama jaksa dan polisi, sebaiknya meninjau kembali proses hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik terhadap kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun yang sudah dihentikan penyidikannya (SP3/Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Presiden: Kebakaran Hutan, Hukum Harus Ditegakkan
Jum'at, 12/08/2016 20:28 WIBPolri Akui Ada Kendala Penegakan Hukum Kebakaran Hutan
Jum'at, 12/08/2016 17:29 WIBPresiden Rapat Penanganan Kebakaran Hutan
Jum'at, 12/08/2016 14:47 WIBPresiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk membahas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kantor presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8).
Beberapa menteri yang hadir ada Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhajjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menkes Nila Moeloek, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Sofjan Dalil, Menko PMK Puan Maharani, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Para menteri itu saat ini sudah berada di ruang rapat kantor Presiden.
Terkait kebakaran hutan dan lahan, data terakhir BNPB berdasarkan pemantauan satelit LAPAN hingga pagi tadi, mencatat masih ada 339 hotspot yang teramati dengan tingkat kepercayaan sedang (30 - 79%) dan tinggi (80 - 100 %).
Hotspot sedang (220) tersebar di Jawa Tengah 4, Jawa Timur 4, Kalimantan Barat 147, Kalimantan Selatan 4, Kalimantan Tengah 22, Kalimantan Timur 20, Kep. Bangka Belitung 3, NTB 2, NTT 8, Papua 4 dan Sulawesi Selatan 2.
Hotspot tinggi ada di Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 105, Kalimantan Tengah 5, Kalimantan Timur 6, dan Lampung 2. Total 119 hotspot. Sementara di Sumatera tidak terdeteksi karena blank spot tidak terlintasi satelit.
Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan ini lebih sedikit dan dapat teratasi cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tak hanya hotspot, tapi Indeks Standar Pencemaran udara (ISPU) juga lebih baik. (Ena/Dtc)KLHK: Kasus PT NSP, Hakim Berpihak pada Lingkungan
Jum'at, 12/08/2016 12:20 WIBKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT Nasional Sago Prima (NSP). PT NSP dinyatakan terbukti membakar hutan di Riau pada 2015.
"Putusan berpihak pada lingkungan hidup dan diharapkan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani, Jumat (12/8)
Dalam kasus ini majelis hakim menghukum PT NSP untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp1 triliun. Putusan tersebut diketok ketua majelis hakim Effendi Mukhtar.
Atas putusan itu, kuasa hukum PT NSP dari kantor hukum Lubis-Ganie-Surowidjojo menyatakan akan mengajukan banding. "Kami sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh, termasuk kemungkinan naik banding," kata Ketua Tim pengacara PT NSP Harjon Sinaga. (Ena/Dtc)Urusan Panjang Kasus SP3 Perusahaan Pembakar Hutan
Rabu, 03/08/2016 15:00 WIBLangkah Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan di Riau dipersoalkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Bencana Laten Asap Kembali Mengintai
Selasa, 19/07/2016 14:00 WIBKebakaran hutan yang terjadi lebih banyak diakibatkan oleh perusahaan serta cukong-cukong yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Melawan Lupa Kasus Pembakaran Hutan
Sabtu, 12/03/2016 21:00 WIBJaksa Agung Mohammad Prasetyo siap melakukan gugatan perdata jika diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK). Hal itu untuk memberikan efek jera kepada perusahaan pembakar hutan.
Apa Kabar Korporasi Terduga Pembakar Hutan?
Jum'at, 18/12/2015 12:00 WIBApa kabar korporasi terduga pembakar hutan? Ramai beragam isu bertebaran seperti kasus "papa minta saham" secara efektif telah menenggelamkan isu penegakan hukum terhadap korporasi terduga pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan yang telah menyebabkan terjadinya bencana kabut asap yang melanda kedua wilayah tersebut selama lebih dari 5 bulan.
Hukuman Ganda untuk Para Pembakar Hutan
Sabtu, 05/12/2015 21:00 WIBPemerintah diminta tak hanya memproses pidana, namun sekaligus mengajukan gugatan perdata pada pelaku korporasi pembakar hutan.