Kejaksaan Agung benar-benar dibuat pusing tujuh keliling dengan sikap Mahkamah Agung dalam menangani kasus korupsi bioremediasi Chevron.

Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penyidikan kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang sempat mangkrak.

Penyelidikan unsur pemerintah dipertanyakan keberlangsungannya, setelah enam tersangka dari unsur swasta terbukti.

Dalam putusan MA disebutkan proyek bioremediasi yang dilakukan Chevron tidak berizin, sementara dari MK izin telah ada dengan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa kasus korupsi bioremediasi Chevron masih menyisakan satu tersangka.

Hanya saja, hingga kini Alexia tak juga bisa dipulangkan untuk diperiksa terkait kasus korupsi bioremediasi Chevron ini. 

Kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) hingga kini masih mangkrak. Kejaksaan Agung hingga saat belum dapat menghadirkan Direktur PT CPI Alexia Tirtawidjaja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan buron.

Tim Jaksa Satuan Tugas Khusus Penyelesaian dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) menegaskan akan segera menuntaskan kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Putusan MA tersebut selain menghukum  terdakwa, Bachtiar Abdul Fatah, Ricksy dan Herland Bin Ompo dengan kurungan penjara 6 tahun juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp100 miliar.

Kejaksaan Agung hingga saat ini masih mengambangkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti PT IndosaT Mega Media (IM2) sebesar Rp1,3 triliun dan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) senilai Rp100 miliar.

Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengaku belum mengetahui perkembangan kasus proyek Bioremediasi, yang dikerjakan oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Duri, Riau ini.

Ketika disinggung Kejagung lamban karena kerja sama perburuan Alexiat telah dilakukan sejak lama tapi tak membuahkan hasil, Widyo lantas berdalih bahwa semua masih berproses.

Deputi Bidang Penaatan Hukum Likungan Kementerian Lingkungan Hidup Sudariyono mengatakan, dalam UU PPLH jelas dinyatakan setiap usaha terkait limbah B3 diwajibkan terlebih dulu mendaoat izin lingkungan dan atau izin PPLH.

Tak hanya menggugat UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), terpidana korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Bachtiar Abdul Fatah, ternyata juga mengajukan uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bachtiar dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Menurut majelis, Bachtiar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek normalisasi lahan tercemar minyak (bioremediasi) di Riau tahun 2006-2011 dengan cara menyalahgunakan kewenangan.