Peran Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Sudewo dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla diungkap bawahannya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalang Kasus suap pengadaan tender Satelite Monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Fahmi Darmawansyah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Tak hanya itu, dalam surat dakwaan juga disebut adanya dugaan keterlibatan pejabat tinggi di Bakamla.

Mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Polisi Militer (POM) TNI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menemukan jawaban atas teka-teka asal uang yang digunakan dalam aksi suap proyek pembangunan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Saat ditanya apakah Fahmi berperan sebagai perantara suap, Febri enggan mengungkapkan secara rinci. Meskipun begitu, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini tidak membantah adanya indikasi yang mengarah ke hal tersebut.

Maqdir mengaku bingung dengan alasan penahanan kepada kliennya karena kedatangan Fahmi ke KPK sebenarnya atas dasar niat baik sebelum surat panggilan diterima.

Hal itu terlihat dari kerjasama yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak Polisi Militer (POM) TNI dalam menangani kasus ini.

Dari kasus ini sendiri KPK juga diminta tetap pengawasan operasional dalam proses lelang secara online. Kasus Bakamla ini menjadi contoh meskipun proses pengadaan barang dilakukan dengan sis e-lelang namun kasus suap tetap bisa terjadi.

Siswanto sendiri mencium sudah lama melihat kejanggalam dalam tugas dan fungsi (Tupoksi) Bakamla yang seharusnya tidak bersentuhan dengan masalah tender dan proyek pengadaan. 

Apalagi, salah satu pihak yang ikut ditangkap yaitu Danang sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka seperti ketiga pihak lain. Diduga, Danang yang pada awalnya disebut sebagai pihak swasta berasal dari militer.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdjianto menjamin tidak ada tumpang tindih kewenangan  antar lembaga dalam sistem operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Indroyono mengatakan, seiring diselesaikannya peran dan fungsi Bakamla, pemerintah dan lembaga terkait secara langsung dapat melakukan operasi dan aksi tugas kemanan di laut.