Banyak orang yang masih bingung ketika berhadapan dengan perkara tanah. Terutama tentang aturan hukum peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, ada saja pihak-pihak yang justru terperosok perkara yang lebih dalam lagi. Agar semuanya terang, penting disimak penjelasan dalam video ini.

Sengketa pertanahan adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat dan menimbulkan kebingungan tersendiri bagi yang mengalaminya. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur hal tersebut?

Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Semoga bermanfaat. 

Warga Leuser menggugat putusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan lantaran mengeluarkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PD PAM Jaya pada tahun 2012 dengan nomor 1621. Warga meminta agar sertifikat HGB tersebut dibatalkan.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra  mengkritik tata aturan kewenangan Badan Pertanahan Nasional  yang bisa membatalkan kepemilikan sertifikat tanah yang telah diterbitkannya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses sertifikat dan penanganan masalah tanah aset negara di sektor hulu migas.

Tomo mengungkapkan, kasus yang menyeret Hasanuddin menjadi tersangka berawal ketika ia masih menjabat sebagai Kepala BPN Konsel tahun 2008.

Anggota Panitia Kerja Penyelesaian Sengketa Tanah Komisi II DPR RI itu, Abdul Malik Haramain, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya melakukan evaluasi terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. "Presiden SBY diminta mengevaluasi posisi Joyo Winoto sebagai Kepala BPN karena kinerjanya yang tidak baik," kata Malik di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2).

Banyaknya kasus pertanahan dan kasus proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor akan berimbas pada pergantian Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Dari sumber yang didapatkan gresnews.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyiapkan pengganti Joyo Winoto.

"Pernyataan Anton terburu buru dan mengesankan pihak kepolisian seolah-olah memposisikan diri sebagai pembela pelaku yang adalah pejabat tinggi BPN," ujar Tumbu Saraswaty, Komisioner Komnas Perempuan, melalui pesan singkatnya, Minggu (2/10).