Becak bakal beroperasi lagi di Jakarta. Itulah janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang akan diwujudkan sekarang. Tapi, apakah semudah itu. Politik becak Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana perspektif hukumnya? Apa konsekuensi politiknya?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  mengumumkan beberapa anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setiap anggota tim tersebut mendapatkan fasilitas gaji yang dianggarkan dari APBD DKI.

Dana untuk gaji TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 19.880.820.000. Ketua TGUPP mendapatkan gaji sebesar Rp 51.570.000 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.

"Ketua TGUPP mendapatkan gaji Rp 50 juta. Untuk ketua dapat mobil Altis," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Santoso mengatakan gaji yang diterima tim gubernur tersebut terdiri dari beberapa tingkatan. Santoso mengkritisi dimasukkannya PNS bagian administratif dalam tim tersebut.

"Yang berikutnya kami menilai, bahwa TGUPP ini belum semua diisi oleh orang-orang profesional, kenapa? Karena jumlah yang 73 ternyata masuk juga orang sekretariat. Harusnya yang namanya tim gubernur harus orang profesional semua, sementara orang administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu," tuturnya.

Santoso mengatakan anggaran untuk gaji tim administrasi yang mencapai Rp 15 juta per bulan harus dievaluasi kembali. Dia meminta tim tersebut hanya terdiri dari anggota-anggota yang profesional saja.

"Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur dan ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang kalau 73 itu berarti semua orang itu harus profesional, sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," terangnya.

Santoso mengatakan anggaran untuk TGUPP seharusnya Rp 28 miliar. Namun karena dirasionalisasi ke Bappeda maka Rp 8 miliar dimasukkan ke dalam biaya tak terduga (BTT) APBD DKI.

"Rp 19 miliar honor, sementara biaya makan mereka, fotocopy ATK itu Rp 437 juta (setahun). Kalau dijumlah 20 miliar sekian. Sisanya masuk di pot biaya tak terduga APBD Jakarta," sebutnya.

Berikut daftar gaji anggota TGUPP yang dibayarkan sebanyak 13 kali setahun:

Ketua TGUPP (1 orang): Rp 51.570.000
Ketua Bidang (5 orang): Rp 41.220.000
Anggota TGUPP Grade 1 (9 orang): Rp 31.770.000
Anggota TGUPP Grade 2 (7 orang): Rp 26.550.000
Anggota TGUPP Grade 2a (8 orang): Rp 24.930.000
Anggota TGUPP Grade 2b (8 orang): Rp 20.835.000
Anggota TGUPP Grade 3 (9 orang): Rp 15.300.000
Anggota TGUPP Grade 3a (9 orang): Rp 13.500.000
Anggota TGUPP Grade 3b (9 orang): Rp 9.810.000
Anggota TGUPP Grade 3c (8 orang): Rp 8.010.000
Honor Narasumber (2 orang): Rp 1.000.000
Honor Narasumber Profesional (2 orang): Rp 1.400.000

Ada 5 orang yang disebut sebagai anggota inti Tim Gubernur untuk bidang pencegahan korupsi. Bertindak sebagai ketua bidang adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Adapun selaku anggota, ada ketua tim Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Muhammad Yusuf dan bekas Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Kemudian ada salah satu pendiri Kontras, Nursyahbani Katjasungkana, serta yang terakhir ada peneliti Tatak Ujiyanti.

"Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, disusun sebagai bagian dari TGUPP. Ini pesan utama kita untuk menghadirkan good government. Karenanya, kita tempatkan pembentukan komite ini komite pertama," kata Gubernur Anies Baswedan dalam sambutannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Bidang pencegahan korupsi memiliki beberapa tugas. Terutama, menurut Anies, membangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan aturan di Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, bidang pencegahan korupsi menjadi penghubung Pemprov DKI Jakarta dengan lembaga seperti KPK.

"Komponen tugas, mendorong pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dan membangun integritas. Menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK. Karena itu, kami ingin melalui pembentukan komite, kami berdua semangat membangun sistem," papar Anies.

Tim Gubernur DKI Jakarta memiliki 5 bidang berbeda. Selain bidang pencegahan korupsi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang percepatan pembangunan. (dtc/mfb)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menghapus Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kemendagri hanya meminta Pemprov DKI melakukan pengalihan anggaran TGUPP ke biaya penunjang operasional Anies dan merasionalisasikan anggotanya.

"Kami minta agar pembebanan anggarannya dialihkan dari yang semula dibebankan pada anggaran Biro Umum menjadi menggunakan anggaran biaya penunjang operasional (BPO) gubernur," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin melalui pesan singkat, Minggu (24/12).

Syarifuddin mengatakan usulan anggota TGUPP yang diusulkan oleh Anies terlalu besar. Dia meminta anggota TGUPP dirasionalkan.

Ia menegaskan Kemendagri tidak pernah menyarankan agar TGUPP dihapus. "TGUPP tidak pernah disarankan untuk dihilangkan," jelasnya.

Syarifuddin belum sendiri belum mengetahui maksud titik temu antara Pemprov DKI dan Kemendagri terkait TGUPP yang disampaikan oleh Wagub DKI Sandiaga Uno. "Bagi kami tetap konsisten pada hasil evaluasi Mendagri, karena hasil evaluasi yang sudah ditetapkan dengan keputusan Mendagri itu yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI," jelasnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan tim Kemendagri untuk membicarakan anggaran TGUPP. Dia menyebut Kemendagri batal mencoret anggaran tim tersebut dari APBD DKI Jakarta 2018.

"(Anggaran tim gubernur) sepertinya, kelihatannya nggak (dicoret) ya. Ada jelas titik temu dan alhamdulillah," kata Sandiaga usai menghadiri car free day di Rawamangun, Jl Pemuda, Jakarta Timur, pagi tadi.

Sandiaga menuturkan Kemendagri memiliki pandangan betapa pentingnya tim gubernur itu. Kata dia, Kemendagri memandang perlu tim gubernur untuk memastikan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan terwujud. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan terus merealisasi pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan dukungan atau tanpa dukungan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Menurut Anies, otoritas pembentukan TGUPP ada di tangannya. Meski demikian, dia tetap akan menghormati rekomendasi dari Kemendagri.

"Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati," ujarnya.

Sebelumnya dalam  hasil evaluasi APBD DKI 2018 yang diserahkan kepada Kemendagri. Kemendagri merekomendasikan agar gaji TGUPP dianggarkan dari dana operasional Gubernur DKI.Masalah TGUPP sempat ramai diperbincangkan masyarakat karena jumlahnya yang mencapai puluhan orang. Hingga memunculkan rumor bahwa TGUPP menjadi tempat penampungan tim sukses Anies sewaktu pilkada. Apalagi Anies kekeh gaji dan pendanaan   TGUPP akan menggunakan anggaran daerah.

Karena adanya perhatian publik itulah Kemendagri memberi perhatian khusus pengajuan APBD DKI terkait anggaran TGUPP. Kemendagri telah merekomendasikan agar gaji tenaga ahli tersebut dianggarkan melalui SKPD terkait, atau menggunakan anggaran operasional Gubernur. Selain itu, Kemendagri juga meminta Anies mengurangi anggota TGUPP yang kelewat besar.

Namun Anies mengaku heran dengan rekomendasi tersbut. Menurutnya  dari dulu ada anggaran untuk TGUPP. "Dari dulu selalu ada anggaran. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi nggak boleh? ada apa?" ujarnya. (dtc/rm)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani revisi Pergub tentang tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Pergub tersebut dituangkan dalam Pergub Nomor 187 tahun 2017.

Kedudukan TGUPP dalam revisi pergub secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara dalam pergub TGUPP yang lama, yakni Pergub No. 411 tahun 2016, TGUPP secara operasional hanya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang melibatkan wakil gubernur dalam mengelola TGUPP. Khususnya keterlibatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Jakarta tersebut.

"Saya terimakasih ke Pak Anies bahwa saya ikut dilibatkan," kata Sandi, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).

Ia pun memastikan akan bekerja keras untuk ikut mengelola tim gubernur tersebut. Sehingga nantinya tim tersebut akan dapat menghadirkan perencanaan, melakukan eksekusi, monitoring, dan evaluasi rencana-rencana program pembangunan Pemprov DKI.

"Dan insyaallah ke depan kita bisa pastikan delivery program dan gerakan yang diinisiasi oleh Balai Kota," ujarnya.

Hingga kini Pemprov DKI telah merevisi empat Pergub yang sebelumnya diundangkan. Pergub tersebut di antaranya, Pergub tentang Pengelolaan Kawasan Monas, Pergub tentang Pakaian Dinas, Pergub tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018, dan Pergub tentang TGUPP. (dtc/mfb)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor mulai besok hingga 23 Desember. Pemprov DKI juga menggandeng Ditlantas Polda Metro untuk melakukan razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama hampir 1 bulan ke depan.

"Dengan adanya program pemutihan ini maka siapa yang melakukan pelunasan atas kewajiban pajaknya sekarang silakan melakukan. Dari mulai besok sampai dengan tanggal 23 Desember," kata Anies, Rabu (29/11).

Anies mengatakan pada periode tersebut warga akan dibebaskan denda tunggakan pajak meskipun sudah terlambat selama lima tahun. Dia mendorong agar warga segera melakukan kewajibannya tersebut.

Anies menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menggalakkan razia tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, dengan cara tersebut target pendapatan pajak bisa dikejar.

"Kita sudah membicarakan ini dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan institusi Pemprov, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi akan menggelar razia gabungan untuk sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang," terangnya.

Anies mengatakan masih terdapat 649 ribu kendaraan roda empat dan 3,3 juta kendaraan roda dua atau tiga yang masih menunggak. Dirinya mengatakan masih ada tunggakan sebesar Rp 1,7 triliun dari total jumlah pajak sekitar Rp 8,6 triliun. (dtc/mfb)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradhika mengatakan mekanisme pemilihan anggota dari tim tersebut berasal dari peraturan gubernur (Pergub) baru.

"Mekanisme nanti di Pergub, yang jelas ini adalah profesional," kata Agus di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11).

Agus mengaku belum mengetahui siap saja nama yang dimasukkan dalam tim tersebut. Dia mengatakan Pergub baru akan menggabungkan TGUPP dan Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) yang sebelumnya diatur dalam Pergub No.411 Tahun 2016 dan No.410 Tahun 2016 (TWUPP).

"Ada nanti dalam pergub ini, siapa yang akan disini bisa dilihat di biro administrasi," tuturnya.

Agus menampik jika PNS yang ditunjuk menjadi tim gubernur merupakan buangan. Menurutnya, pilihan anggota tersebut sesuai dengan arahan gubernur.

"Nggak ada PNS dibuang, bahasanya diberi amanat atau tidak, kalau dibuang dipecat," terangnya.

Agus mengatakan sebelum tim gubernur baru dibentuk, tim gubernur yang lama masih bekerja. Terdapat 13 daftar nama anggota TGUPP saat ini.

Anggota yang berasal dari PNS di antaranya adalah Supeno, Taufik Yudi Mulyanto, Syafrudin Chandra, Anggiat Togatorop, Lasro Marbun, Ahmad Gozali, Ismet Ariana, dan Ika Lestari Aji. Sementara di bidang profesional ada Mohamad Yusuf, Mara Oloan Siregar, Made Karmayoga, Aisyah Azhar, dan Sapto Waluyo.

"Pak Made profesional di bidang kepegawaian, Pak Mara Oloan di bidang kesejahteraan rakyat," kata Agus. (dtc/mfb)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sulit mencari lahan tapak untuk rumah DP Rp 0. Karena itu mereka akan memprioritaskan hunian vertikal atau rumah susun.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandiaga mengungkapkan pembangunan rumah susun tersebut bukanlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut sudah diputuskan semenjak masa sinkronisasi.

"Jadi teman-teman sudah tahu bahwa kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, sudah diputusin waktu semasa kami lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi," jelas Sandi.

Sandiaga Uno mengungkapkan ada dua fase dalam implementasi program DP Rp 0. Fase pertama dari pemerintah dan fase kedua dari swasta.

"Nah ini bisa di-disclose karena ini memang sudah jadi. Ada dua fase. Fase satu yang pemerintah, fase dua yang swasta," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandi mengatakan fase swasta sudah dapat dieksekusi. "Yang fase swasta sudah bisa dieksekusi. Jadi itu sekarang sudah berjalan dengan sendirinya dan mungkin dalam beberapa kesempatan nanti ada swasta yang akan mengajukan pola DP Rp 0," katanya.

Sandi mengungkapkan saat ini pihak swasta tengah menggodok implementasi program DP Rp 0. Namun ia menegaskan pihak swasta yakin bisa mengeksekusi program tersebut.

"Ini mereka lagi menggodok sekarang dan mereka yakin bisa mengeksekusi. Kami lihat saja programnya," katanya.

Saat ditanya apakah nanti program DP Rp 0 dikhususkan bagi pekerja yang memiliki upah minimal Rp 7.000.000, Sandi enggan menjelaskan. "Itu nanti kami lihat jumlahnya berapa," ujar Sandi.

Sandi juga mengungkapkan dimungkinkannya kerja sama implementasi DP Rp 0 antara swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD), di antaranya dengan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan Jakpro. "Bisa juga," tuturnya.

Sebelumnya, Sandi mengklaim mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) soal program rumah down payment (DP) Rp 0. Menurut Sandi, BI menyatakan program itu bisa dijalankan.

"Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah menggodok revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2018. Salah satu program Anies-Sandi yang masuk KUA-PPAS 2018 adalah program rumah DP Rp 0, yang dianggarkan hingga Rp 800 miliar.(dtc/mfb)

Alokasi anggaran program Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah masuk dalam revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta 2018. Untuk program KJS plus sebesar Rp 100 miliar dan OK OCE Rp 92 miliar.

Besaran anggaran itu sudah dipaparkan oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah dalam rapat bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta siang tadi. Selain dua program tadi, diterangkan juga program lainnya seperti rumah DP Rp 0, penataan kampung dan KJP plus.

"OK OCE anggarannya menjadi Rp 92 miliar, DP Rp 0 ini terkait dengan penyediaan rumah dan tanah sebesar Rp 800 miliar, penataan kampung Rp 10 miliar, KJS plus Rp 100 miliar," papar Saefullah saat rapat di ruang Banggar, lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

Anggaran program Anies-Sandiaga ini masuk ke dalam belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta. Keseluruhan dana yang diperlukan untuk belanja daerah sejumlah Rp 66,05 triliun.

"Kami mengusulkan (KUA-PPAS) untuk direvisi menjadi Rp 76,78 miliar. Pada usulan revisi rancangan KUA-PPAS 2018 direncanakan (pendapatan daerah) sebesar Rp 66,02 triliun. Selanjutnya belanja daerah pada KUA-PPAS direncanakan Rp 66,05 triliun," jelas Saefullah.

Berikut program-program Anies-Sandiaga yang masuk dalam revisi rancangan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2018:

1. OK OCE Rp 92 miliar
2. Rumah DP Rp 0 Rp 800 miliar
3. Penataan kampung Rp 10 miliar
4. KJS plus Rp 100 miliar
5. Stadion, bioskop, dan budaya Rp 4 miliar
6. KJP plus Rp 4,1 triliun
7. Transportasi Rp 769 miliar
8. Pasar dan pangan Rp 897 miliar
9. Urusan sampah Rp 5 miliar
10. Urusan perempuan Rp 680 miliar
11. Tata kelola air Rp 196 miliar
12. Difabel Rp 13 miliar
13. Smart city Rp 49 miliar
14. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Rp 28 miiar
15. Manajemen risiko Rp 4 miliar
16. Operasional RT/RW RP 217 miliar
(dtc/mfb)

Adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Hashim mengusulkan program tambahan gizi bagi seluruh siswa sekolah negeri di Jakarta.

"Kami tadi sempat ketemu Pak Anies. Kita bicara cukup lama. Saya sampaikan beberapa hal dan beliau sudah setuju. Pertama adalah program tambahan makanan untuk pelajar sekolah," kata Hashim setelah bertemu dengan Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Hashim menyebut itu usulan langsung dari Prabowo. Program bernama ´Revolusi Putih´ tersebut akan menyediakan sarapan bagi warga di sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak mampu.

"Ini adalah program dari Pak Prabowo, Revolusi Putih. Pada semua murid dan pelajar di DKI dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak mampu akan dapat makanan gratis. Berupa susu, kacang hijau, dan telur rebus. Itu nanti setiap hari sekolah," paparnya.

Kepada Hashim, Anies mengaku setuju dengan usulan tersebut. Program tersebut ditargetkan bisa diterapkan tahun depan.

"Nah realisasinya ini perlu diajukan untuk dimasukkan ke dalam RAPBD tahun depan. Kan ini tahun fiskal, berarti mulai 2018, secepatnya," terangnya. (dtc/mfb)

Koordinator Kemitraan Kota Hijau Nirwono Joga menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat soal reklamasi pantai utara Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia merujuk sikap Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja di DPR, Januari 2017 yang tegas menolak reklamasi karena dinilai akan mengganggu kehidupan para nelayan. Dampak lingkungan atas reklamasi, kata Nirwono, bakal diuji saat datangnya musim penghujan. Banjir yang menjadi langganan Jakarta bisa makin parah dengan hadirnya pulau reklamasi yang terlanjur menimbun Teluk Jakarta.

"Anies mesti bertindak cepat jika tak mau masalah untuk Jakarta kian menumpuk. Jika banjir kian parah kepercayaan terhadap Anies melorot sejak ia menjabat," kata Nirwono, Selasa (17/10).

Sesuai Keppres No 52 Tahun 1995 yang memberi kewenangan soal reklamasi kepada gubernur, Anies juga dapat menghentikan pembahasan dua raperda di DPRD DKI menyangkut reklamasi.

Secara terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan celah untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta sudah tertutup. Sebab pihak pengembang sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta pemerintah.

Beberapa perbaikan itu antara lain dokumen lingkungan dan izin lingkungan dengan unsur perbaikan kajian prediksi dampak. Selain itu rencana reklamasi dan peruntukan lahan sudah memasukkan unsur integrasi sosial.

"Ketika pengembang sudah memperbaikinya ya sanksi dicabut. Itu saja kalau dari KLHK," kata Siti , Selasa (17/10). "Saya tidak tahu kalau ada instrumen untuk moratorium lagi," sambungnya.

Sebelumnya sejumlah warga yang mengaku dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi bakar lilin di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghentikan reklamasi dan penggusuran.

Aksi bakar lilin dimulai sekitar pukul 18.30 WIB. FPR membawa sejumlah banner dan poster bertuliskan ´Tagih janji Anies Sandi´ dan ´Tolak Perppu Ormas´.

"Kami menagih janji Anies-Sandi agar menghentikan penggusuran, berikan kebebasan menyampaikan pendapat dan setop reklamasi," kata Koordinator Aksi Dimas Safii saat ditemui di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Pada Mei 2016, Kementerian melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta karena ada pelanggaran atas UU No. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian lalu memerintahkan penghentian sementara aktivitas di Pulau S, D, E, dan G. Pembangunan Pulau E dihentikan karena belum terjadi pengurugan. Sedangkan Pulau C, D, dan G dihentikan sementara sampai ada perbaikan.

Sementara itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah sudah memenuhi semua prosedur hukum dalam menangani proyek reklamasi. Karena itu bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menghentikannya tentu harus mengikuti aturan juga.

"Mereka mau membatalkan tapi ada aturannya, ya sudah terserah. Saya kan sebagai menko ada batasannya, gubernur juga ada batasannya," ucap Luhut dalam acara coffe morning di kantornya.

Ia mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober lalu, dan sudah menjelaskannya beberapa waktu kemudian kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno.

Luhut menyebutkan kompensasi sebesar 15 persen yang dijanjikan pengembang dengan gubernur terdahulu bisa mengalir jika pembangunan reklamasi berjalan. Angka kompensasi ini bisa mencapai Rp 77,5 triliun dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan utara Jakarta. (dtc/mfb)

Pidato Anies Baswedan yang perdana sebagai Gubernur DKI di hadapan para pendukungnya di Balai Kota Jakarta justru menimbulkan blunder dan kontroversi.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Yandri berharap Anies dan Sandi bisa memenuhi janji-janji yang disampaikan saat kampanye.

"Tentu kami ucapkan selamat. Hari ini bukan puncak dari keberhasilan mereka tapi memulai kerja mereka. Kita minta pada Anies-Sandi untuk memenuhi janji-janji politiknya sehingga masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia pada umumnya benar-benar menikmati apa yang mereka janjikan selama kampanye," kata Yandri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Yandri menyebut, partainya mendukung segala hal yang telah dijanjikan oleh pasangan itu. Yandri optimis bahwa Anies dan Sandi dapat memenuhi semua janji kampanye mereka termasuk janji DP rumah 0 rupiah.

"PAN prinsipnya mensupport apa yang dijanjikan Anies-Sandi untuk benar-benar diterjemahkan dalam program kerja dan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Saya yakin Anies-Sandi sudah punya cara untuk merealisasikan janji," ujar Yandri.

"Salah satu PR Anies-Sandi itu kan DP 0 rupiah, artinya nanti dia perlu komunikasi dengan banyak pihak termasuk pihak bank, pihak pengembang, tata ruang dan sebagainya," lanjutnya.

Anies dan Sandiaga akan dilantik Jokowi sore ini pukul 16.00 WIB. Sebelum ke Istana, Anies rencananya akan pergi ke Masjid Sunda Kelapa. Di Masjid Sunda Kelapa, Anies akan bertemu dengan Sandiaga. Mereka lalu menuju Istana Negara untuk mengikuti pelantikan dengan satu mobil bersama. (dtc/mfb)

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan usai gelaran Pilgub DKI 2017 kini justru lebih irit berbicara. Namun dirinya mengaku tak diam begitu saja namun tengah meninjau ulang sejumlah hal.

"Jadi saya ingin sampaikan, di periode kosong ini bukan berarti kita tidak bekerja, justru kita me-review banyak hal. Saya sendiri mengurangi bicara, kenapa? Karena bicara apapun tidak ada gunanya, yang lebih penting kerja nyatanya," ucap Anies saat menghadiri acara halal bi halal dengan relawan di Gedung Joang 45 Jalan Menteng Raya No.31 Jakarta Pusat, Minggu (16/7).

Menurutnya proses Pilgub DKI 2017 sudah rampung sehingga mengumbar kata-kata tak akan berpengaruh terhadap perolehan suara. Untuk itu dia kini fokus terhadap penyusunan program yang telah dicanangkannya bersama pasangan duetnya, Sandiaga Uno.

"Kalau pun ngomong enggak nambah suara, kalau keliru pun nggak ngurangin suara, semuanya sudah selesai. Kalender rumahnya perlu diganti, jangan bulan April terus, ganti kalendernya," sebut Anies pada sambutannya.

Pada kesempatan itu Anies menegaskan bahwa semua program yang direncanakannya merupakan suatu komitmen yang akan dijalankan. Dia dan Sandiaga akan dilantik pada Oktober 2017. (dtc/mfb)

Keluarga Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan tengah berduka. Ridwan Rasyid Baswedan, adik kandung Anies, meninggal dunia dalam usia 44 tahun.

Almarhum Ridwan adalah adik kandung Anies yang mendampingi serta mengatur kegiatan sepanjang perjalanan kampanye. Almarhum merasa sakit pada 25 Februari saat dalam perjalanan menuju kegiatan sosialisasi mendampingi Anies.

"Telah berpulang ke rahmatullah aktivis gerakan reformasi, Ridwan Rasyid Baswedan pukul 00.50 di RSCM Jakarta," kata tim media Anies Baswedan, Naufal Firman Yusrak, Sabtu (27/5).

Naufal mengatakan, almarhum dirawat sejak 25 Februari lalu karena serangan jantung dan berkelanjutan dengan komplikasi. Jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka, di Jalan Gunuk Raya No 16A, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doanya untuk Almarhum Ridwan," ujarnya.

Jenazah dijadwalkan akan disalatkan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, usai Zuhur dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir hari ini. (dtc/mfb)