Saiful juga menyatakan bahwa para penyelenggara negara —dalam hal ini adalah polisi, jaksa, bahkan KPK— menihilkan putusan tersebut karena menganggap MK telah bertindak melebihi kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi dan seolah-olah bertindak sebagai pembuat undang-undang.
Ketua HAMI Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Dedy Junaedi Syamsuddin mengatakan, dalam praktiknya, PP ini jelas bakal bertentangan dengan Pasal 19 UU Advokat soal kewajiban advokat menjaga kerahasiaan klien.
Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) periode 2015-2020 Fauzie Yusuf Hasibuan menyatakan ia akan menyatukan para advokat yang sekarang ini terkesan mengalami perpecahan, termasuk di perpecahan di dalam tubuh PERADI. Rekonsiliasi adalah agenda utama yang harus dijalankan.
Persoalan mekanisme pemilihan pimpinan Peradi ini mengemuka dalam pengujian Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan tiga advokat anggota Peradi Ikhwan Fahrojih, Aris Budi Cahyono, dan Muadzim Bisri.
Munas Peradi pun ditunda selama enam bulan ke depan. "Saya menunda Munas setelah panitia lokal mengakui tidak sanggup lagi melanjutkan Munas karena alasan keamanan dan tidak kondusifnya Munas. Saya tidak mau ada korban yang tidak diinginkan bila Munas dilanjutkan," ujar Otto
Sejumlah advokat menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan UUD 1945.
Ia melanjutkan RUU ini tidak selesai pada periode DPR sebelumnya karena masih ada perbedaan yang urung diselesaikan. Ditambah waktu yang mepet membuat RUU ini menjadi salah satu penyebab tidak tuntas dibahas hingga menjadi undang-undang.
Merasa tidak terakomodasi dalam penyusunan UU Advokat, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas ulang penyusunan UU Advokat.
