Untuk bisa mendapatkan kandidat kepala daerah yang memiliki nilai tinggi di mata rakyat, partai politik harus serius melakukan seleksi. Seleksi kandidat kepala daerah misalnya bisa dilakukan melalui konvensi diinternal partai.
Sejumlah ketua umum partai akan mengakhiri masa jabatannya pada 2015 mendatang, diantaranya Demokrat, Gerindra, PAN, dan PDIP. Partai-partai tersebut cenderung akan memajukan kembali ketua umum.
Recall anggota DPR tidak boleh dilakukan oleh partai karena perbedaan pemahaman pada partai yang mengalami konflik internal. Sebabnya anggota parlemen telah dipilih oleh masyarakat.
Tak mau kalah dengan pesaingnya, hal senada juga disampaikan politisi PDIP Maruarar Sirait. Bahwa penyelamatan aset negara untuk kepentingan nasional perlu menjadi komitmen pemimpin terpilih dalam pilpres nanti. Dan PDIP yang mengusung Joko Widodo menyatakan berkomitmen untuk penyelamatan aset-aset BUMN
Sebagian besar partai tak tertarik mendiskusikan problem Hak Asasi Manusia. Kesimpulan itu dirasakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, saat mengundang 12 partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menyampaikan pandangannnya dalam diskusi tentang HAM.
Padahal, menurut Malik rakyat hanya menuntut pada tuntutan yang sah atau legitimate democratic demand, seperti perbaikan listrik mati, jalan rusak, layanan kesehatan dan sebagainya. Namun sayangnya negara tidak merespon tuntutan itu.
Sistem perpolitikan yang diterapkan oleh Partai Politik di Indonesia cenderung maskulin. Hal itu terjadi karena kaum pria masih belum rela tatanan politik berjalan seimbang antara pria dan wanita.
Parpol di Indonesia punya seabrek persoalan. Ada pengabaian suara anggota, AD/ART, hingga ideologinya sendiri. Alhasil, setiap kali perpecahan menumbuhkan partai baru. Partai harus demokratis dulu secara internal jika ingin menyumbang sesuatu buat perjalanan demokrasi negara ini.
.jpg)
