Dalam perdagangan, ada rahasia-rahasia yang perlu Anda simpan rapat-rapat. Itu dilindungi oleh hukum. Apa saja bentuknya?

Simak dalam video ini.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan pertemuan komisinya dengan Arief Hidayat terkait fit and proper test calon hakim MK. Pertemuan tersebut lebih membahas jadwal fit and proper test.

"Pertama ditanya kesediaan dan kalau mau fit and proper, kapan senggangnya. Pak Arief katakan tanggal sekian sampai sekian mau ke luar negeri. Sudah sampai di situ. Hanya, karena tidak semua anggota itu ada, akhirnya disepakati, masuk masa sidang Bapak diundang lagi supaya formal begitu masa sidang," ujar Arsul, Kamis (7/12).

Selain itu, sebagian anggota Komisi III DPR sekaligus menyampaikan pendapatnya terkait usulan Arief diajukan kembali untuk ikut fit and proper test. Namun, Arsul membantah keras apabila terjadi lobi.

"Apakah kayak begitu disebut lobi? kalau lobi di ruang tertutup. Ini ada ruang di LG hotel, terus di ruang rapat ada meja untuk makan dan istirahat," jelas Sekjen PPP ini.

Pertemuan ini digelar di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat saat reses. Saat itu, Komisi III tengah membahas RKUHP sekaligus membahas agenda rapat Komisi III ketika sudah memasuki masa sidang.

"Jadi yang namanya Panja RKUHP sedang kebut selesaikan RKUHP. Nah, karena itu sebagian masa reses digunakan untuk rapat. Kalau reses rapat di DPR dan ruang komisi III dibersihkan, sterilisasi, maka diputuskan rapat sambil refreshing di Hotel Ayana," papar Arsul sekaligus menjelaskan alasan mereka menggelar pertemuan di hotel.

Arsul, yang saat itu diwakili koleganya Hasrul Azwar, menjelaskan pertemuan sebagian anggota Komisi III dengan Arief berlangsung singkat.

"Paling 15-20 menit, ngobrol yang lain saja. Kalau itu lobi, kan fraksi di DPR tak semua setuju angket. Nah, yang ikut di situ yang fraksi kontra-angket, katakanlah kalau mau lobi angket kan partai yang itu saja kan? faktanya PKS, PD, PKB yang tak ada dalam angket dukung Arief," imbuh Arsul.(dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penangkapan terhadap  Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado Sudiwardono dan politikus muda Golkar, Aditya Moha, diduga terkait penanganan kasus korupsi di daerah Sulawesi Utara. Selain dua orang itu KPK juga menyebut mereka telah mengamankan  lima orang dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (6/10) malam.

"Tim menemukan adanya indikasi transaksi penerimaan sejumlah uang pada hakim terkait dengan penanganan kasus korupsi di daerah Sulawesi Utara," ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (7/10).

Hanya saja, Febri enggan merinci kasus korupsi apa yang Ketua Pengadilan Tinggi Manado itu. Febri hanya menyebut selain lima orang yang tertangkap OTT, KPK juga mengamankan uang ribuan dolar Singapura.

"Malam ini akan dilakukan konferensi pers pengumuman hasil kegiatan OTT yang dilakukan tim KPK di Jakarta. Sejauh ini sekitar 5 orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Febri.


Febri menyebut Konferensi pers ini akan dilakukan oleh pimpinan KPK bersama pejabat di bidang pengawasan dan humas Mahkamah Agung.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT pada Jumat (6/10) malam di Jakarta. Dugaan suap terkait kasus hukum di Manado, Sulawesi Utara. Dua dari lima orang yang ditangkap adalah Kepala Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Moha.

"Jumat tengah malam, KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim di Bengkulu dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan Rabu hingga Kamis (7/9).

Selain hakim ang belum diungkap identitasnya itu, KPK juga menangkap sejumlah panitera pengadilan dan pihak penyuapnya. Bersama mereka KPK juga mengamankan duit ratusan juga dalam penangkapan tersebut.

"Iya ada uang ratusan juta," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (7/9).

Para pelaku hingga Kamis siang masih diamankan digedung Direskrim Mapolda Bengkulu. KPK belum mengungkap secara detil perkara suap yang dilakukan para pelaku. Komisi antirasuh  tersebut juga menetapkan status orang-orang tersebut.

"Dalam waktu paling lambat 24 jam, KPK akan tentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut," ujar Febri.

Sementara itu Direskrim Sus, Polda Bengkulu, Kombes Herman kepada wartawan membenarkan adanya penangkapan seorang hakim dan sejumlah orang oleh KPK.

"Iya KPK melakukan OTT saat ini pelaku sudah diamankan sementara di Polda Bengkulu," kata Kombes Herman, di Mapolda Bengkulu, Kamis (7/9).

Ia mengakui beberapa orang yang diamankan itu menjabat hakim, beberapa orang panitera dan pihak penyuapnya. Herman juga menyebut para pelaku yang diamankan itu terlibat dalam perkara suap terkait putusan pengadilan dengan terpidana Wilson.

Wilson adalah Pelaksana Tugas (Plt) kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Kota Bengkulu. Wilson merupakan terpidana kasus korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di BPKAD. Wilson sendiri telah divonis pengadilan selama 1 tahun 3 bulan pada 14 Agustus 2017. Wilson dinyatakan bersalah dan telah merugikan negara hingga Rp 590 juta dalam perkara tersebut.

Beberapa waktu lalu KPK juga sempat melakukan OTT yang melibatkan hakim di Bengkulu pada Senin, 24 Mei 2016. Saat itu KPK menangkap 2 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Janner Purba dan Toton. Keduanya ditangkap karena diduga menerima dari mantan kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii, senilai Rp150 juta.

Dua hakim itu belakangan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada 8 Desember 2016. Jika ditotal aksi OTT KPK di Kota Raflesia itu telah dilakukan sebanyak 4 kali.(dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS. COM - Panitera Pengadilan Negeri Jakut Rohadi akhirnya membuka fakta sebenarnya dan mengakui bahwa uang suap dari pedangdut Saiful Jamil memang diperuntukkan bagi hakim Ifa Sudewi. Ifa adalah ketua majelis perkara pencabulan Saiful Jamil.

Sebelumnya dalam sejumlah persidangan Rohadi selalu membantah jika uang tersebut ditujukan untuk Ifa, baik saat persidangan dengan terdakwa Samsul Hidayatullah, Kasman Sangaji, Berthanatalia Kariman maupun dalam persidangan dirinya.

Namun ia akhirnya membeberkan bahwa uang tersebut ditujukan untuk hakim Ifa. Tindakannya berbohong dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya itu diakui karena suruhan Karel Tuppu. Karel Tuppu diketahui adalah suami dari Berthanatalia. Karel Tuppu yang saat ini merupakan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung itu sebelumnya pernah berdinas sebagai hakim di PN Jakarta Utara.

"Karena disuruh oleh Pak Karel Tuppu, supaya nggak bawa-bawa hakim," ujar Rohadi, saat ditanya wartawan alasannya bersedia berbohong.

Namun ia menyatakan saat ini telah buka-bukaan soal kasusnya. Serta mengakui keterangannya selama ini bohong jika uang tidak untuk hakim Ifa. "Saya terbuka (sekarang) karena beban di penjara. Bohong saya kemarin itu," ujar Rohadi.

Kini ia mengakui jika uang suap yang diberikan Saipul Jamil diperuntukan bagi ketua majelis hakim, Ifa Sudewi. Kini, Ifa telah dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

"Jadi uang untuk Bu Ifa?" tanya wartawan kepada Rohadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (7/6/2017) malam. Yang dijawab Rohadi, "Betul".

Rohadi juga mengungkapkan, jika uang suap itu salah satunya untuk persiapan acara pisah sambut Ifa Sudewi sebagai Ketua PN Sodiarjo. Alur uang tersebut dari Saipul Jamil diserahkan ke kakaknya, Samsul Hidayatullah. Lalu dari Samsul, uang berpindah ke pengacara Kasman. kemudian dari Kasman ke pengacara Berthanatalia. Selanjutnya dari  Berthanatalia uang diserahkan ke Rohadi. Saat serah terima dari Bertha ke Rohadi itulah, KPK menangkap keduanya.

"Semuanya Rp250 juta," ujar Rohadi.

Namun hingga berita ini turun, hakim Ifa belum bisa dikonfirmasi. Dalam kasus ini Saipul Jamil hanya dihukum 3 tahun penjara, 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Namun di tingkat banding, hukuman Saipul dinaikkan menjadi 5 tahun penjara. (dtc/rm)

Kaligis memang kerap menuding Gary sebagai aktor utama dalam perkara ini. Ia mengklaim sama sekali tidak pernah meyuruh Gary untuk melakukan pertemuan dengan para hakim serta memberikan uang kepada para pengadil.

Kasus suap terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, sudah memasuki babak akhir. 

Penyelewengan dana Bansos dan Hibah telah beberapa kali disidik Kejaksaan Agung. Di antaranya terbukti di Pengadilan.

Pengajuan kasasi yang diajukan senior Otto Cornelis Kaligis justru menjadi bumerang baginya.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman advokat Otto Cornelis Kaligis (OCK) dari sebelumnya 7 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik keterlibatan  pedangdut Saipul Jamil dalam kasus dugaan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Salah satunya adalah kasus suap terhadap para anggota DPRD Sumatera Utara terkait interpelasi DPRD dan lain-lain.

Alasannya, kata Muzakkir, ada hal yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi para hakim dalam memutus perkara, yaitu asas keadilan dan independensi.

Menurutnya, putusan pengadilan tingkat dua tersebut dianggap tidak benar, salah satunya terkait pernyataan bahwa Kaligis merupakan salah satu pihak yang ditangkap tangan KPK.