JAKARTA, GRESNEWS.COM - Golkar secara resmi mengumumkan nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR pengganti Novanto yang mundur setelah terjerat kasus dugaan korupsi e-KTP. Dengan demikian, Bamsoet adalah Ketua DPR keempat yang dilantik pada periode 2014-2019 yang akan dilantik pada pukul 16.00 WIB hari ini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sosok kandidat Ketua DPR RI, yakni Ketua Komisi III DPR Bamsoet sebagai anggota paling aktif dan cukup lama menjabat sebagai anggota dewan. Fahri pun mengaku pernah bersama dengan Bambang di Komisi III DPR.

"Dari sisi pengalaman dan penguasaan masalah, Bamsoet sudah sangat mumpuni untuk memimpin DPR," kata Fahri saat ditemui awak media pada Senin (15/1) di Gedung DPR RI, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (15/01).

Menurutnya prinsip kerja Pimpinan DPR adalah kolektif kolegial, sehingga tidak memerlukan keterampilan hanya dari seseorang pimpinan saja, tapi secara bersama-sama. "Dengan Bamsoet, karena sudah saling mengenal akan lebih mudah berkoordinasi dan lagi-lagi secara kompak memimpin DPR ke depan," harap Fahri.

Memasuki tahun politik, Pimpinan DPR pun akan mengelola stabilitas politik, terutama stabilitas politik di DPR karena akan memengaruhi pergolakan politik secara nasional. "Ini tugas kita, karena Bamsoet orang lama, bersama Pimpinan lain akan mampu mengelola keadaan supaya lebih stabil," dia mengharapkan.

Bamsoet menjadi ketua DPR yang keempat pada periode 2014-2019. Ketua DPR pertama yang dilantik pada periode 2014-2019 adalah Setya Novanto. Novanto dilantik pada 2 Oktober 2014 bersama 4 pimpinan lainnya, yaitu Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

Pada Desember 2015, Novanto digoyang skandal ´papa minta saham´ dan disidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Tepat sebelum MKD mengambil keputusan, Novanto mengirim surat pengunduran diri.

Kursi Ketua DPR sempat diisi Plt, yaitu Fadli Zon. Golkar akhirnya memilih Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, yang kemudian dilantik pada 11 Januari 2016. Empat pimpinan DPR lainnya tetap pada posisi masing-masing.

Jabatan Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom sebagai Ketua DPR yang kedua tidak bertahan lama. Sempat dilaporkan ke MKD, Akom lalu diganti Golkar dari posisi Ketua DPR.

Posisi ketua DPR kembali diisi oleh Setya Novanto, yang namanya sudah direhabilitasi MKD. Novanto lalu dilantik lagi sebagai Ketua DPR ketiga selama periode 2014-2019 pada 30 November 2016.

Dinamika di tubuh DPR belum selesai. Novanto lagi-lagi mundur dari posisi Ketua DPR karena menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi e-KTP. Setelah pengunduran diri Novanto diterima DPR, jabatan Ketua DPR sempat kosong karena Golkar tidak kunjung menunjuk penggantinya hingga Bamsoet menggantikannya. (mfb)






 

Nama calon ketua DPR yang akan diusung Partai Golkar menggantikan Setya Novanto masih terus menjadi spekulasi. Pasalnya Golkar masih enggan untuk menyegerakan menunjuk nama yang akan dimajukan sebagai Ketua DPR.

Bursa Ketua DPR kembali memanas setelah Golkar selesai menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Fraksi PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar untuk menentukan DPR-1.

"Siapa yang diutus Golkar secara resmi ya kita terima. Mudah-mudahan tidak ada gejolak internal Golkar. Mengenai sosok Agus Gumiwang, saya kira bagus dan tidak ada masalah. Selama ini beliau menjadi sekretaris fraksi juga bagus komunikasinya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Selasa (26/12).

Selain Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Awiek, sapaan karib Baidowi, mendengar ada sejumlah nama yang digodok Golkar. Sekali lagi dia menegaskan keputusan soal siapa DPR-1 ada di tangan Golkar.

"Selain Agus, informasinya ada beberapa nama, seperti Bamsoet, Zainudin Amali, yang juga berpengalaman dan komunikasi juga baik, tapi semuanya terserah Golkar," ulas Awiek.

"Tugas Ketua DPR ke depan adalah melakukan konsolidasi internal untuk memperbaiki citra parlemen di publik yang selama ini terpuruk. Selain itu, peningkatan kinerja di bidang legislasi harus dimaksimalkan," imbuhnya.  

Politikus Golkar Idrus Marham menyebut posisi Ketua DPR akan diisi Aziz Syamsuddin. Menurut Idrus, Aziz akan dipilih karena sebelumnya ditunjuk oleh ketum terdahulu, Setya Novanto.

"Sepanjang belum ada keputusan lain, belum ada keputusan lain dari pimpinan baru, putusan yang lama berlaku," ujar Idrus di sela rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Selain itu nama lain yang turut masuk dibursa calon ketua DPR, yakni Ade Komarudin (Akom), Bambang Soesatyo, hingga Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Kahar Muzakir, dan Zainudin Amali. AGK kini menyatakan dirinya siap jika ditunjuk Airlangga Hartarto selaku ketum Golkar untuk memimpin DPR.

"Penugasan apapun dari partai, dari Pak Airlangga sebagai ketum dan partai, saya kira kita harus siap dan harus kita jalankan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab," ujar AGK di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Sementara itu, mantan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menyorongkan nama lain. Akom menyorongkan koleganya, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Teman-teman eksekutif, legislatif, pilihlah yang terbaik. Saya dengar ada beberapa nama, ada Bamsoet, ya saya pikir cukup baik," ujar Akom.

Meski punya jagoan di diri Bamsoet, Akom diisukan akan maju kembali menjadi Ketua DPR. Akom menepis kabar itu. (dtc/mfb)

Mayoritas anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR menolak Aziz Syamsuddin menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto. Anggota FPG yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ace Hasan Sadzily, mengatakan penolakan ini bukan bersifat personal, melainkan karena penunjukan yang tak sesuai dengan prosedur.

Atas penolakan itu, Aziz Syamsuddin mengaku sudah legowo. Padahal, menurut dia, penunjukan DPP tersebut sah. "Kalau soal prosedur itu debatable karena bisa pakai pasal ini, pasal itu," kata Aziz, Selasa (12/12).

"Ya namanya politik. Tapi saya legowo saja, karena saya tidak melakukan hal-hal yang ngotot," sambung dia.

Ditolak menjadi Ketua DPR, kini Aziz siap bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar di munaslub. "Bismillah. Karena ditolak (Ketua DPR) ya kita maju (caketum)," tegas Aziz.

Dia mengaku siap bertarung dengan Airlangga Hartarto dan Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto. Namun soal strategi, Aziz masih merahasiakannya. "Itu rahasia, jangan dibuka dulu," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua politikus Golkar yang berniat memperebutkan kursi ketua umum. Selain Titiek, ada Airlangga Hartarto. Idrus Marham juga menyatakan siap maju ke gelanggang perebutan kursi Golkar-1.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, Titiek Soeharto mengumpulkan sejumlah tokoh politik Orde Baru ke Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Di kediaman mendiang mantan presiden Soeharto ini, Titiek, yang didampingi sang kakak, Siti Hardiyanto Rukmana (Mbak Tutut), mendapat banyak masukan dari tokoh Orde Baru.

Airlangga juga tak mau kalah. Pada Minggu, 10 Desember 2017, dia mengumpulkan pengurus DPP Partai Golkar di rumah dinas Menteri Perindustrian di Jalan Widya Chandra III Nomor 6, Jakarta Selatan. Sebelumnya dia juga hadir dalam sarasehan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), yang diketuai Ahmad Doli Kurnia. (dtc/mfb)

 

Rapat Badan Musyawarah DPR antara pimpinan DPR dan 10 Fraksi di DPR selesai. Rapat yang digelar di lantai 3 gedung Nusantara III kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12), membahas soal pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua DPR dan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto itu menghasilkan beberapa keputusan.

Salah satu hasilnya ialah Bamus menerima pengunduran diri Novanto. Bamus juga membahas soal surat penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Novanto sebagai ketua DPR. Namun, terkait Aziz, Bamus DPR tak menyepakati Aziz sebagai ketua DPR.

"Semua surat yang masuk akan dibacakan. Yang dibacakan nomornya dan perihalnya," ujar Ketua F-Golkar Robert Kardinal usai Bamus.

Robert menegaskan Aziz Syamsuddin tak akan dilantik hari ini. Soal ketua DPR pengganti Novanto, Bamus menyerahkan kembali ke internal Golkar. "Nanti akan dibicarakan di partai sendiri. Tidak, tidak (Aziz tidak jadi ketua DPR)," ucapnya.

Bamus sempat menunda 15 menit rapat membahas surat pengunduran diri Setya Novanto dari kursi Ketua DPR dan penunjukan Aziz Syamsuddin. Meski demikian, Bamus DPR telah menyepakati pengunduran diri Novanto.

"Tadi rapim kan ada surat dari Saudara Novanto menyatakan mundur dari Ketua DPR. Karena mengundurkan diri, ada mekanisme di UU MD3, mekanisme itu kita bahas di rapim," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (11/12).

"Kalau pengunduran diri karena sepihak pada rapim sudah disampaikan," ucap Fadli.

Fadli menjelaskan beberapa surat dari Fraksi Golkar juga dibacakan dalam rapat Bamus. Bamus DPR, dijelaskan Fadli, hanya bersifat memediasi perbedaan di lingkup internal Golkar.

Dijelaskan Fadli, ada kubu Golkar yang menolak Aziz sebagai pengganti Novanto dan ada yang setuju. "Kami menerima beberapa surat terkait Fraksi Golkar. Kita undang Bamus ini sebetulnya adalah rapat musyawarah, jadi memusyawarahkanlah karena ini menyangkut kepentingan DPR lembaga tinggi negara. Memusyawarahkan bagaimana ke depan," ungkap Fadli.

"Ada yang minta diganti, ada yang tunda," imbuh dia. (dtc/mfb)

Surat penunjukkan Aziz Syamsuddin menjadi ketua DPR juga ditandatangani Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sekretaris Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad protes.

"Hal ini sewenang-wenang saja, Pak Aburizal Bakrie mengambil langkah-langkah untuk penggantian dan tanda tangan sehingga membuat suasana menjadi tidak bagus," kata Fadel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

Fadel mengatakan DPR bukanlah milik Novanto. Oleh karena itu, proses pemilihan ketua DPR seperti penunjukan Aziz dinilai Fadel tidaklah benar.

"Tentunya yang paling utama adalah prosesnya tidak benar. Kemudian juga ini organisasi, bukan milik Novanto pribadi," ujarnya.

"Padahal dalam AD/ART itu, dan pada waktu pertemuan DPP dengan dewan pembina, Pak Idrus bersama Pak Aburizal Bakrie kami ikut hadir mengatakan apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan dengan para anggota," sambungnya.

Sebelumnya Fadel pun telah membenarkan bahwa Novanto menuliskan 2 surat. Yang pertama, menunjuk Aziz jadi Ketua DPR, yang kedua, menyatakan mundur dari Ketua DPR.

"Surat dari Mas Novanto ada. Suratnya diberikan kepada Golkar, Ketua Golkar, ketua fraksi, pimpinan DPR. Surat itu meminta Aziz sebagai penggantinya. Berikutnya menyatakan dia mundur dari Ketua DPR," ujarnya.

Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan penunjukannya sebagai ketua DPR sah. "Yang penting tanda tangan ketua umum dan sekjen dan dewan pembinanya sah," ujar Aziz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

"Sabar tenang saja, sabar," ucapnya.

Dia hanya menegaskan penunjukan ketua DPR tak perlu melalui proses rapat pleno DPP Golkar. "Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno," tegas Aziz. (dtc/mfb)

Bukan kali ini saja, DPR mendapat penolakan setiap kali akan meminta gedung baru. Usulan pembangunan gedung baru itu sudah muncul sejak 2006. Alasannya ruang yang tersedia tak lagi mampu menampung 560 anggota DPR dan staffnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPRD Jawa Timur M Ka´bil Mubarok sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan DPRD Jatim. Penetapan mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD ini sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan kasus setoran triwulan.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut Ka´bil sebelumnya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, staf Komisi B DPRD Jatim Rahman Agung serta ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

"Dari hasil pemeriksaan sebagai saksi tersebut, kemudian penyidik menerbitkan sprindik dan menetapkan MKM (M Ka´bil Mubarok) selaku anggota DPRD Jawa Timur sebagai tersangka," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (28/7).

"MKM diduga ikut meminta dan menerima setoran triwulanan dari dinas-dinas mitra kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.

Ka´bil disangkakan pasal yang sama dengan M Basuki yakni melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya Ka´bil sempat dua kali dipanggil, namun beralasan sakit pada pemanggilan pertama, 12 Juni dan mangkir pada pemanggilan kedua pada 11 Juli. KPK juga pernah mengingatkan akan menjemput paksa jika Ka´bil yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini masih absen pemeriksaan.

Ka´bil juga telah dicegah bepergian ke luar negari sejak 12 Juni bersama dengan nama 2 Kadis di Pemprov Jatim yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan Ardi Prasetiawan dan Kadis Perkebunan Samsul Arifien.

KPK menetapkan 6 tersangka kasus dugaan suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan DPRD Jatim terhadap pelaksanaan perda dan revisi perda, serta penggunaan anggaran Provinsi Jatim tahun 2017.

Keenam tersangka adalah M Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Santoso dan Rahman Agung (keduanya staf Komisi B DPRD Jatim). Bambang Heryanto (Kepala Dinas Pertanian Jatim), Rohayati (Kepala Dinas Peternakan Jatim). Anang Basuki Rahmat (ajudan Bambang). (dtc/mfb)

JAKARTA,GRESNEWS.COM - KPK menangkap empat pejabat Kota Mojokerto, Jawa Timur dalam suatu operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (16/6) petang.
Keempat pejabat yang ditangkap adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dari PDIP, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PAN Umar Faruq (PAN) serta Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

OTT diawali dengan penangkapan  terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq . Penangkapan berlangsung di jalan sekitar kantor DPD PAN Kota Mojokerto.

Berdasar keterangan dari kedua pejabat itu, penyidik KPK akhirnya mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Belakangan penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto asal  PKB, di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.  

Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi  membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Iya (ada OTT)," ujarnya, Sabtu (17/6/2017).

Keempat pejabat itu langsung dibawa  KPK ke Surabaya, untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu siang ini. Sebelum membawa keempatnya penyidik KPK juga sempat melakukan penyegelan terhadap ruang kerja ketiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan  ruang kerja Kepala Dinas PU Kota Mojokerto.

Sebelum tertangkap oleh operasi KPK, keempat pejabat DPRD itu melakukan rapat dengar pendapat atau hearing di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing itu melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Bappeko Mojokerto dengan Komisi II dan III DPRD Kota Mojokerto.

"Benar semalam ada hearing membahas perencanaan pembangunan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, red) ITS," ujar Wali Kota Mojokerto Mas´ud Yunus. (dtc/rm)

Perlakuan "istimewa" terhadap Hartoyo juga bukan kali ini saja. Pada awal operasi tangkap tangan, pimpinan KPK menyematkan status buron kepada Hartoyo, tetapi ketika ia hadir dalam pemeriksaan di KPK, Hartoyo bisa melenggang tenang begitu saja 

Namun Hartoyo masih diburu KPK dan berstatus sebagai buronan. Hartoyo diduga memberikan suap agar para pihak itu meloloskan perusahaannya menjadi penggarap proyek tersebut.

Pengawalan ini bertujuan untuk melindungi psikologis penyidik dan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

Telunjuk mengarah ke Jaksa Agung HM Prasetyo setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) menetapkan rekan separtainya Patrice Rio Capella sebagai tersangka. 

Jaksa Agung HM Prasetyo kian tersudut pasca pengakuan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.