Video ini mengupas sisi lain OK OCE yang digadang-gadang sebagai program andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di balik semua klaim tersebut, terselip suatu potensi bahaya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Apa saja rentetan bahaya itu? Siapa pihak yang justru berpotensi mengail keuntungan di balik OK OCE?

Tonton sampai habis video ini dan Anda akan mendapatkan perspektif baru tentang OK OCE.

Becak bakal beroperasi lagi di Jakarta. Itulah janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang akan diwujudkan sekarang. Tapi, apakah semudah itu. Politik becak Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana perspektif hukumnya? Apa konsekuensi politiknya?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, Partai Gerindra tak akan mendukung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Gerindra, kata Taufik, akan tetap mengkritik Anies-Sandi jika menyimpang.

"Kami tidak akan dukung Anies Sandi secara membabi buta. Kalau Anies-Sandi menjalankan amanat rakyat, kami akan dukung sepenuhnya. Tetapi kami akan menjadi yang terdepan (mengkritisi), bila pak Wagub (Sandiaga Uno) menyimpang dari amanat rakyat," ujar Taufik, dalam sambutan pelantikan DPC Partai Gerindra Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7)

Taufik mengatakan itu di depan Sandiaga Uno yang juga pengurus DPP Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya siap dan takut jika keanggotaan dari Gerindra dicabut karena tidak menjalankan amanah rakyat. "Saya juga takut ini, soalnya Pak Taufik ini bisa mencabut kartu anggota saya," canda Sandiaga.

Menurut Taufik hal ini juga dilakukan saat pemerintahan sebelumnya. Saat itu, Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menang pilgub DKI Jakarta 2013.

"Kemarin kan mendukung, masih lurus kita dukung. Begotu belok, kita terdepan. Untuk supaya diluruskan. Itu juga dilakukan kepada kepemimpinan yang akan datang," ucap Taufik.

Sementara itu, terkait pemerintahan DKI ke depan, Taufik mengatakan, perlu adanya evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung pemerintahan Anies-Sandi. Menurutnya, evaluasi itu bukan sesuatu yang aneh.

"Kalau ada evaluasi itu bukan hal yang menakutkan itu hal yang biasa. Dari periode ke periode itu kan pasti ada. Apalagi nanti kita akan punya gubernur baru. Pasti kan ada penyesuaian dengan visi dan misi. Jadi harus disejalankan," ujar Taufik.

Taufik belum memastikan apakah perlu ada pencopotan pejabat SKPD dan BUMD atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan. "Nanti akan dievaluasi. Filosofi kan beda dengan yang sekarang (Djarot Saiful Hidayat). Anies-Sandi kan gerakan melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Ini kan beda. Maka perangkat di bawahnya harus ikuti," ujar Taufik.

Taufik menjamin tidak akan ada titip-menitip jabatan dalam evaluasi tersebut. "Kita terbuka evaluasinya, enggak adalah titip-titipan," kata Taufik.

Hal terpenting dalam evaluasi SKPD kata Taufik adalah bagaimana pejabat daerah bisa memahami visi dan misi Anies-Sandi. Hal itu menjadi kunci apakah ada perubahan atau tidak. "Paling penting, yang di bawah Pak Anies-Sandi ini harus memahami visi dan misi. Karena pengendara kan Anies-Sandi," ujar Taufik.

Meski Taufik menilai penting ada evaluasi SKPD, Namun Sandi mengatakan belum melakukan pembahasan tersebut. Begitu pula pembahasan di Tim Sinkronisasi.

"Tidak ada pembicaraan sedari awal berkaitan pergantian personel di SKPD maupun BUMD. Itu bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Sudirman. Tim sinkronisasi kita tidak ada pembicaraan itu," kata Sandiaga di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/7). (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno resmi dinyatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Penetapan dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai pemenang Pilgub DKI 2017.

Penetapan dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih yang berlangsung di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017). Anies dan Sandiaga hadir di rapat pleno sementara pesaingnya di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat absen. Kehadiran Pemprov DKI diwakili oleh Sekda DKI, Saefullah.

Ketua KPU DKI Sumarno membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI. Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos kemudian membacakan surat keputusan KPU soal penetapan ini. "Pasangan gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Sumarno sambil mengetuk palu.

Setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU DKI Jakarta akan memberikan salinan surat keputusan (SK) kepada DPRD DKI Jakarta. Pemberian salinan SK untuk menindaklanjuti proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. "Setelah penetapan pasangan calon terpilih ini, kami akan mengirimkan salinan SK secara resmi ke DPRD DKI Jakarta," ujar Sumarno.

Nantinya DPRD DKI Jakarta akan meneruskan salinan SK kepada Kementerian Dalam Negeri dan ke Istana Kepresidenan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017. "Nanti dari DPRD DKI diteruskan ke Mendagri dan Presiden," jelas Sumarno.

Sebelum rapat pleno, KPU DKI telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Sabtu (29/4) lalu. Dari hasil rekapitulasi lalu, Ahok-Djarot memperoleh suara 42,04 persen sedangkan Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen. (dtc/mag)

Dengan kondisi internal yang belum membaik, dukungan PPP tidak memberi suntikan elektoral untuk memenangkan pilkada putaran kedua.

PAN tidak mau terjebak dalam kepentingan pragmatis dalam jangka pendek. Pertaruhannya, PAN bisa berpotensi ditinggalkan jika dukungan diarahkan kepada pasangan Ahok-Djarot.

Sementara itu, ditanya kecenderungan suara pemilih NU di Pilkada DKI, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad menegaskan, secara institusional, NU tidak akan memihak pada salah satu calon pun di Pilkada DKI.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai kehadiran Ketua Bawaslu Mimah dan Ketua KPU DKI Sumarno ke acara rapat internal tim relawan Ahok-Djarot akan memancing sentimen negatif terhadap penyelenggara Pilkada.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, kasus walk out yang dilakukan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hanyalah puncak gunung es dari serangkaian kinerja buruk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. 

Pertemuan kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada Rabu (1/3) lalu dinilai Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio sebagai suatu langkah kepagian.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, rencana pertemuan antara SBY dan Prabowo yang juga merupakan rekan se-almamater di Akmil, Magelang itu, boleh jadi merupakan langkah konsolidasi keduanya untuk bersinergi mendukung Anies-Sandiaga.

Margarito sepakat bahwa jika MA mengeluarkan fatwa maka peradilan yang tengah berlangsung di PTUN akan menjadi tidak independen. 

Tidak seperti putaran pertama pilkada, kampanye yang dilakukan para paslon kali ini hanya penajaman visi dan misi. Tak ada lagi kampanye terbuka seperti pada putaran pertama.

Pihak KPU sendiri menegaskan, akan mengatasi masalah DPT terkait banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih di putaran pertama. Caranya, melalui rekapitulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Tidak diberhentikannya Ahok oleh Mendagri Tjahyo Kumolo memang telah menuai polemik cukup panjang. Sejumlah Fraksi di DPR RI seperti PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN bahkan mengajukan hak angket terkait hal tersebut.