Rachmawati Soekarnoputri (baju hitam) dalam sebuah diskusi. (GRESNEWS.COM)
JAKARTA - Puteri Proklamator Republik Indonesia Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengkritik kondisi bangsa Indonesia selama pemerintahan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan Indonesia sudah terjebak dalam kepentingan luar negeri.
Rachmawati menyinggung kondisi saat ini sama seperti zaman Presiden Sukarno di mana ada neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme (nekolim). Indonesia saat ini sudah mencapai titik nadir dan mengalami kemunduran. Padahal dulu Bung Karno telah meletakkan independensi sebagai Indonesia merdeka melalui politik bebas aktif.
"Kalau Bung Karno katakan saat ini Indonesia sudah menjadi subordinat, masuk dalam jebakan kepentingan luar," kata Rachmawati dalam diskusi yang dihadiri Gresnews.com beberapa waktu lalu.
Menurut Rachmawati, ekonomi di Indonesia telah berubah menjadi liberal-kapitalis, dan karenanya pola-pola transaksional tidak bisa dihindari, termasuk saat Pilpres 2019 lalu. Rachmawati juga menyinggung soal penyalahgunaan wewenang hingga masalah korupsi karena kepentingan di Indonesia.
"Sehingga kepentingan apa sih ini Indonesia, yang terjadi misalnya sekarang kapital dan politiknya menjadi korporatokrasi. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, menabrak UU yang tidak-tidak, KKN, dan sebagainya. Ini adalah sebab akibat dari perubahan konstitusi kita," ucap Rachmawati.
Menurutnya Indonesia saat ini mengalami banyak permasalahan mulai dari beban hidup yang berat, masalah impor bukan hanya barang tapi juga manusia hingga puluhan ribu orang, hingga diskriminasi hukum. Masyarakat merasakan hukum dijalankan namun tidak berdasarkan equality before the law.
Pendiri Universitas Bung Karno ini juga merasa politik pecah belah masih terjadi di masyarakat. Dia menilai politik adu domba sangat terasa pada era Presiden Jokowi.
Rachmawati lalu bercerita soal perbincangannya dengan Menhan Prabowo Subianto. Dia menyampaikan ada lima unsur ketahanan semesta yang harus dimiliki bangsa Indonesia. Pertama, Indonesia mesti memiliki ketahanan ideologi yakni memperkuat Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, harus memiliki swasembada pangan.
Keempat adalah ketahanan kesehatan. Dia mendengar saat ini sedang marak impor obat dan juga BPJS krisis banyak rumah sakit tidak menerima pasien. Dan yang kelima adalah ketahanan kependudukan. "Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. bukan rakyat yang diimpor dari luar negeri. Ini sebetulnya salah satu kiat bagaimana Indonesia menjadi milik kita," ujarnya. (G-2)
BACA JUGA:
